“Pemerintah tetap beroperasi dengan efisiensi yang lebih baik tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat,” tambah Hasan.
Sementara itu, BMKG mengakui adanya penyesuaian anggaran untuk tahun 2025, yang disebut mencapai hampir 50% dari pagu indikatif yang telah disahkan oleh Komisi V DPR.
Baca Juga: "Bersih-Bersih" Istana: Prabowo Tegas, Pejabat Tak Becus Mundur!
Menurut Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihuddin, pihaknya mendukung kebijakan efisiensi yang diinstruksikan oleh Presiden. Namun, ia juga mengkhawatirkan dampak dari pemangkasan ini terhadap operasional BMKG, terutama dalam hal pemeliharaan alat.
Dampak Efisiensi terhadap Operasional BMKG:
Pemeliharaan alat utama (Aloptama) untuk pemantauan cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami berkurang hingga 71%.
Hampir 600 sensor pemantauan gempa bumi dan tsunami berisiko tidak berfungsi akibat minimnya anggaran perawatan.
Observasi dan deteksi dini bencana dapat terganggu, yang bisa berdampak pada peringatan dini bagi masyarakat.
Baca Juga: Pendidikan Dasar Gratis Disahkan MK, Istana Tunggu Arahan Prabowo Subianto
BMKG menegaskan bahwa alat-alat pemantauan bencana dan cuaca merupakan aset vital yang harus tetap terjaga, karena memiliki peran penting dalam mendeteksi potensi gempa bumi, tsunami, dan perubahan cuaca ekstrem.
Pihak BMKG juga menyatakan perlunya dukungan dari pemerintah untuk memastikan sistem peringatan dini tetap berjalan optimal, meskipun terjadi efisiensi anggaran.
