Ironisnya, Supriyono juga mengungkapkan bahwa banyak proyek pemerintah sendiri masih menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan ODOL. “Nah proses itu kami lakukan bertahun-tahun dan saya tidak akan ngomong bahwa secara tidak langsung pemerintah juga melegalkan keadaan itu,” ujarnya, menyiratkan bahwa implementasi ODOL terkesan parsial dan belum menyeluruh.
GSJT menilai bahwa penerapan kebijakan Zero ODOL secara tiba-tiba ini tidak mempertimbangkan realitas di lapangan dan berdampak langsung pada penghasilan para sopir. Mereka merasa dipaksa tunduk pada aturan tanpa adanya solusi alternatif yang memadai, sementara pihak pasar dan industri belum sepenuhnya beradaptasi.
Baca Juga: Layanan e-Buzz Rupiah Digital, BRI Sambut Langkah Suci Jemaah Jawa Timur
Oleh karena itu, GSJT mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan membuka dialog dengan para pelaku lapangan, khususnya para sopir truk, sebelum menerapkan kebijakan ini sepenuhnya. Mereka berharap solusi yang diambil dapat bersifat adil bagi semua pihak, termasuk para sopir yang merupakan ujung tombak distribusi logistik nasional. Ini adalah seruan untuk keadilan kebijakan transportasi.
