Example floating
Example floating
Hukum

Heboh! Pejabat Tertinggi Terjerat Korupsi Mewah, Terungkap Fakta-Faktanya!

Alfi Fida
×

Heboh! Pejabat Tertinggi Terjerat Korupsi Mewah, Terungkap Fakta-Faktanya!

Sebarkan artikel ini
Heboh! Pejabat Tertinggi Terjerat Korupsi Mewah, Terungkap Fakta-Faktanya!
Heboh! Pejabat Tertinggi Terjerat Korupsi Mewah, Terungkap Fakta-Faktanya!

MEMO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif, Hasbi Hasan. Hasbi diduga menerima suap dari hasil pengurusan perkara di MA untuk keperluan cek kesehatan di luar negeri.

Baca Juga: KPK Perluas Investigasi Korupsi Perpajakan, Semua Pejabat Pajak Jadi Target

Tim penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk Dokter Rustan Efendi, untuk mengungkap fakta-fakta terkait skandal ini. Artikel ini menyajikan rangkuman hasil pemeriksaan saksi dan perkembangan kasus hingga saat ini.

KPK Dalami Hasbi Hasan, Sekretaris MA yang Diduga Terima Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki kegiatan Hasbi Hasan, Sekretaris Mahkamah Agung (MA) yang sudah nonaktif, terkait dugaan penggunaan uang suap untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di luar negeri. Informasi tersebut didapatkan setelah tim penyidik KPK memeriksa Dokter Rustan Efendi pada Senin (24/7).

Baca Juga: KPK Bongkar Skandal Manipulasi Jalur Merah Bea Cukai Untuk Loloskan Barang Impor Ilegal

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa pengetahuan Dokter Rustan Efendi telah didalami dan dikonfirmasi terkait dugaan pemanfaatan uang suap oleh tersangka Hasbi Hasan untuk memfasilitasi pemeriksaan kesehatan di luar negeri. Hal ini terkait dengan dugaan suap dalam pengurusan urusan di MA.

KPK sebenarnya juga telah memanggil seorang anggota TNI bernama Bagus Dwi Cahya untuk menjadi saksi pada hari Selasa (25/7).

Baca Juga: KPK Buru Bos PT Blueray John Field yang Melarikan Diri Saat Operasi Penangkapan

Namun, Bagus tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa memberikan konfirmasi atas alasan ketidakhadirannya. Ali Fikri mengingatkan agar Bagus kooperatif hadir pada jadwal pemanggilan berikutnya.

Hasbi telah ditahan oleh KPK selama 20 hari pertama mulai dari 12 Juli 2023 hingga 31 Juli 2023 di Rutan KPK di Gedung Merah Putih. Dia ditahan karena terlibat dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara pidana di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Budiman Gandi Suparman.

KPK Terus Selidiki Kasus Korupsi yang Mengguncang MA

Pada tingkat Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Budiman sebenarnya divonis bebas. Namun, melalui proses kasasi dan dengan pengaruh dari Hasbi, Budiman akhirnya divonis dengan pidana lima tahun penjara.

Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh, yang juga sedang diproses hukum oleh KPK dan kini berstatus terdakwa dalam kasus serupa, menjadi salah satu anggota majelis hakim yang mengadili perkara Budiman pada tingkat kasasi tersebut.

Dari total uang sebesar Rp11,5 miliar yang digunakan untuk mengurus perkara tersebut, diduga bahwa Hasbi menerima Rp3 miliar.

Sisa uang tersebut diduga digunakan oleh mantan Komisaris Independen Wijaya Karya (Wika), yaitu Beton Dadan Tri Yudianto, yang diduga bersekongkol dengan Hasbi dalam mengurus perkara pidana Budiman di MA.

Dalam proses penyidikan ini, KPK berhasil menyita beberapa kendaraan mewah, termasuk di antaranya adalah Mobil Ferrari California berwarna merah metalik dan Mobil McLaren tipe MP4-12C 3.8 berwarna kuning volcano.

Atas perbuatannya, Hasbi dijerat dengan tuduhan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b, dan/atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hasbi Hasan Dugaan Terima Suap: KPK Terus Selidiki Skandal Korupsi Sekretaris MA

Hasbi sendiri telah ditahan selama 20 hari di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih sejak 12 Juli hingga 31 Juli 2023. Selama proses penyidikan, KPK berhasil menyita sejumlah aset berharga, termasuk kendaraan mewah seperti Mobil Ferrari California dan Mobil McLaren tipe MP4-12C 3.8.

Semua langkah ini diambil untuk memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan adil demi mencari kebenaran di balik skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara ini.