MEMO – Tim Hukum DPP PDIP, melalui pernyataan Johanes Tobing, memastikan bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, akan bersikap kooperatif dengan menghadiri panggilan KPK.
Johanes mengungkapkan bahwa Hasto telah mengajukan permintaan penjadwalan ulang kepada KPK, yang disetujui untuk tanggal 13 Januari 2025. Penjadwalan ini dilakukan setelah rangkaian acara perayaan HUT PDIP pada 10 Januari 2025 selesai.
“Pihak yang bersangkutan telah meminta agar jadwal dipindahkan, dan kami pastikan bahwa beliau akan bersikap kooperatif untuk menghadiri panggilan tersebut,” ujar Johanes saat mendampingi penggeledahan rumah Hasto oleh KPK di Bekasi, Selasa (7/1/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa Hasto tidak berada di lokasi penggeledahan karena tengah bertugas di Jakarta sebagai Sekjen PDIP. “Saat ini beliau sedang di Jakarta untuk menjalankan tugasnya. Jadi, wajar jika tidak berada di rumah saat penggeledahan dilakukan,” tambahnya.
Dalam penggeledahan yang berlangsung di kediaman Hasto di Perumahan Villa Kartini, Bekasi, KPK menyita dua barang, yakni sebuah flashdisk dan satu buku. Namun, pihak Johanes mengaku tidak mengetahui isi dari kedua barang tersebut.
“Barang yang disita berupa flashdisk dan sebuah buku, sesuai dengan yang tercantum dalam berita acara KPK,” jelasnya.
Hasto sendiri sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 yang diterbitkan pada 23 Desember 2024. Selain itu, ia juga diduga terlibat dalam upaya menghalangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) terkait kasus Harun Masiku.
