Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi telah secara resmi mengesahkan Proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALDT) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikenal dengan Makassar New Port Tahap 1B & 1C yang berlokasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Dua proyek ini merupakan hasil karya dari PT PP (Persero) Tbk, sebuah perusahaan BUMN terkemuka di Indonesia yang bergerak dalam bidang konstruksi dan investasi.

Proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALDT) atau yang dikenal sebagai IPAL Losari atau Proyek Wastewater Treatment Plant in Makassar (Makassar WWTP B1) adalah bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat dan didanai oleh Asian Development Bank (ADB).

Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp 282 Miliar ditambah USD 3,048,720 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 1110 hari. Luas lahan SPALDT ini mencapai 2,37 hektar dengan kapasitas 16.000 m3/hari yang diharapkan mampu melayani hingga 41.000 Kepala Keluarga di Kota Makassar.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya SPALDT untuk meningkatkan kualitas air tanah dan kesehatan masyarakat sekitar. Beliau menyatakan, “Kota Makassar akan menjadi lebih bersih, lingkungan yang lebih baik, kualitas air tanah dan air baku yang lebih baik, serta masyarakat yang lebih sehat dan produktif.”

Sementara itu, Proyek Makassar New Port Tahap 1B & 1C merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang didanai oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp 2,957 Triliun dengan jangka waktu pelaksanaan dari Maret 2019 hingga September 2023.

Total area dermaga yang dikerjakan adalah 1.280 m2 x 35,5 m2 dengan luas kontainer yard mencapai 38 hektar yang mampu menampung kapasitas sebesar 2,5 Juta Teus per Tahun.

Pembangunan Infrastruktur Berkelas Dunia: SPALDT dan Makassar New Port

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pelabuhan ini akan meningkatkan efisiensi biaya logistik di Indonesia. Beliau menjelaskan, “Pelabuhan ini akan menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia bagian timur yang diharapkan dapat mengurangi biaya logistik di tanah air kita.”

Menteri BUMN Erick Thohir yang turut hadir dalam acara peresmian tersebut menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi 3 tahun yang lalu, kekuatan pelabuhan BUMN harus digabungkan untuk menjadi pemain global, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya logistik nasional.