Blitar, Memo.co.id
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Ahmad Tamim atau Gus Tamim mengungkapkan jika dirinya sepakat dengan program efisiensi dari pemerintah pusat. Namun, ia berharap efisiensi tersebut jangan sampai berimpas pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Gagasan ini ia jelaskan selepas melakukan kegiatan reses di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, Selasa 11 Maret 2025.
“Saya sepakat kalau pejabat jangan kebanyakan kunjungan dan buat seminar atau sebagainya. Prinsip efisiensinya saya sangat setuju. Tapi, saya berharap jangan sampai berimbas pada sektor pendidikan dan kesehatan. Karena dua sektor itu langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Gus Tamim kepada wartawan.
Menurutnya, kepentingan masyarakat harus selalu dikedepankan. Bagi legislator yang konsern pada dunia pendidikan ini, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanah konstitusi yang harus dilaksanakan.
“Karena pendidikan ini penting bagi masa depan bangsa. Sektor pendidikan yang diurus oleh negara hanya 40%, 60% sisanya diurus oleh rakyat. Sejatinya peran negara dalam mengurusi pendidikan, seharusnya ditingkatkan,” lanjut politisi PKB ini.
Lebih lanjut Gus Tamim mengatakan, dalam membangun negeri dibutuhkan partisipasi masyarakat. Bukan sekadar dilibatkan dalam perencanaan, menurutnya masyarakat juga harus berperan dalam mengawasi jalannya pembangunan.
“Mustahil pembangunan negeri ini tanpa rakyat, tidak sekedar perencanaan tapi sejak pelaksanaan, monitoringnya sampai perawatan pemeliharaannya. Impossible membangun negeri baik itu di level desa kabupaten/kota, maupun provinsi tanpa kehadiran rakyat,” bebernya.
Selain itu, dalam membangun negeri, antar pemerintah harus mengesampingkan ego sektoral. Sering kali, pembangunan tak berjalan lantaran antar instansi saling lempar tanggung jawab.
“Pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya sering kali terhambat. Pemerintah sibuk berdebat, ini kewenangan provinsi, kabupaten/kota atau desa. Padahal, rakyat di bawah sangat membutuhkan. Dalam hal ini, mari lah kita turunkan ego sektoral masing-masing. Kalau memang desa tidak mampu, pihak kabupaten harus membantu, begitu pula seterusnya,” pungkas pria kharismatik ini.**
