Lebih jauh, sumber tersebut menambahkan, isu lain yang berkembang di kalangan pejabat OPD adalah adanya upaya sabotase terhadap kepemimpinan Bupati Blitar, Rijanto.
“Seakan ada duri dalam daging di pucuk pimpinan. Ada yang sengaja membuat Kabupaten Blitar di bawah kepemimpinan Pak Rijanto jadi gaduh. DPRD yang akhirnya jadi kambing hitam,” imbuhnya.
Baca Juga: Bos Wisata Kampung Coklat Beri THR kepada 7.000 Peserta Pengajian
Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kabupaten Blitar, Mujianto, S.Sos., M.Si., turut membenarkan adanya isu tersebut. Ia menyebut, aktor intelektual di balik kisruh ini bukanlah orang baru.
“Aktornya pasti pemain lama. Saya takutnya bupati tidak sadar kalau pemerintahannya sedang disabotase. Bisa dibilang ada ‘sengkuni’ di pemerintahan Pak Bupati. Opini masyarakat digiring seolah-olah ini cuma masalah pokir, padahal kenyataannya lebih besar dari itu,” tegas Mujianto.
Baca Juga: Cegah Kasus Keracunan, Nurhadi Dukung Evaluasi dan Klasifikasi Dapur SPPG
Mujianto juga mengingatkan, kegagalan rapat Banggar bisa berdampak lebih jauh. Menurutnya, agenda rapat paripurna pengesahan KUA-PPAS 2026 dan perubahan APBD 2025 yang direncanakan berlangsung Jumat (29/8/2025), sangat mungkin batal.
“Ada kemungkinan batal, tapi kita berharap bupati segera sadar. Anggaran harus segera disahkan agar pembangunan bisa berjalan. Jangan sampai rakyat yang dikorbankan,” tandasnya.**
Baca Juga: SPPG Ringinanyar Mulai Jalan Dulu, Ahli Gizi dan SLHS Menyusul: Pengawasan Ke Mana?
