Namun, Hendrawan meyakini bahwa keputusan Ganjar untuk tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran tidak diambil dengan sembarangan. Menurutnya, Ganjar memahami dinamika partai yang menaunginya.
“Saya kira itu adalah pendapat pribadi Pak Ganjar Pranowo. Sikap resmi PDIP tentu akan disampaikan oleh Sekjen atau DPP. Jangan disamakan,” ungkap Hendrawan saat dihubungi pada Rabu (8/5).
“Tentu saja, keputusan tersebut tidak diambil secara sembarangan. Sebagai kader PDIP, dia memahami situasi di dalam partai. Namun, sikap resmi PDIP tidak sama dengan yang disampaikannya. Dia juga menyadari hal tersebut,” tambahnya.
Ganjar Pranowo, mantan calon presiden nomor urut 3 dari PDIP, menyatakan bahwa ia tidak akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Pernyataan tersebut disampaikannya saat acara halal bihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (6/5).
Meskipun demikian, Ganjar menegaskan bahwa ia tetap akan menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia berpendapat bahwa pengawasan terhadap pemerintah harus dilakukan dengan cara yang benar melalui lembaga parlemen.
“Saya ingin menyatakan terlebih dahulu, bahwa saya tidak akan bergabung dalam pemerintahan ini, namun saya tetap menghargai pemerintahan ini,” ujar Ganjar dalam pidatonya.
Pendapat dan Tindakan Ganjar Pranowo Dinilai Tidak Mewakili PDIP secara Keseluruhan
Dalam kesimpulan, terlihat bahwa pernyataan dan tindakan Ganjar Pranowo tidak dipandang sebagai representasi sikap keseluruhan PDIP. Meskipun Ganjar menegaskan bahwa ia tidak akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, politikus PDIP, Hendrawan Supratikno, menyatakan bahwa pendapat tersebut hanya mencerminkan dirinya sendiri. Keputusan resmi PDIP akan diambil oleh pimpinan partai. Hal ini menegaskan bahwa sikap Ganjar tidak dianggap sebagai pandangan resmi partai secara keseluruhan.
