Meskipun sering kali memiliki perselisihan, China dan Amerika (AS) memiliki kesamaan dalam satu hal. Kedua negara ini, yang dipimpin oleh Xi Jinping dan Joe Biden, sama-sama menerapkan kebijakan pemblokiran konten.

The Wall Street Journal melaporkan bahwa pemerintahan Joe Biden telah meminta Facebook untuk menghapus konten yang terkait dengan Covid-19 sepanjang tahun 2021. Konten yang dihapus juga mencakup informasi yang mencurigai bahwa virus tersebut dibuat oleh manusia.

Selama pandemi Covid-19, banyak isu yang beredar, terutama tentang asal-usul virus tersebut, salah satunya adalah isu bahwa virus tersebut mungkin berasal dari aktivitas manusia.

Pemblokiran konten oleh pemerintahan Biden di Facebook diketahui dari bocoran email internal yang tersebar. Salah satunya berasal dari Presiden Global Affairs Facebook, Nick Clegg.

Dalam email tersebut, Clegg mempertanyakan mengenai penghapusan konten. Dia menyatakan bahwa seharusnya konten tersebut diberi label sebagai ‘klaim’ daripada langsung dihapus.

“Dapatkah seseorang dengan cepat mengingatkan saya mengapa kami menghapus, bukannya mendemosikan/melabeli, klaim bahwa Covid adalah buatan manusia,” kata Clegg dalam emailnya kepada rekan-rekan pada bulan Juli 2021.

Kebijakan Facebook: Hapus atau Labeli Konten Covid-19 yang Kontroversial?

Sementara itu, Wakil Presiden untuk Kebijakan Konten Facebook mengatakan bahwa perusahaan mereka berada dalam tekanan. “Kami berada di bawah tekanan pemerintah untuk melakukannya, dan memblokir konten lainnya,” ungkapnya berdasarkan laporan dari NY Post, Senin (31/7/2023).

Dia juga menambahkan, “kita seharusnya tidak melakukan itu”.

Pada bulan Juli 2021, VP Facebook menyebarkan memo yang berisi perbedaan antara kebijakan konten media sosial dan tuntutan dari pemerintah.

Namun, dalam email tersebut, Facebook juga pernah menolak permintaan dari Gedung Putih untuk memblokir konten yang bersifat humor atau satir mengenai keamanan vaksin.

Kebijakan Pemblokiran Konten Covid-19: Dilema Facebook di Bawah Pemerintahan Biden

Pada bulan Juli 2021, VP Facebook mengedarkan memo yang menjelaskan perbedaan antara kebijakan konten media sosial dan tuntutan dari pemerintah. Meskipun Facebook menolak satu permintaan blokir dari Gedung Putih terkait konten humor atau satir tentang vaksin yang tidak aman, mereka tetap berada dalam tekanan untuk memblokir konten lainnya yang berkaitan dengan Covid-19.

Kebijakan pemblokiran konten ini menjadi tantangan besar bagi perusahaan media sosial, menghadapi tekanan untuk membatasi informasi yang beredar di platform mereka. Namun, mereka juga harus mempertimbangkan kebebasan berbicara dan tanggung jawab mereka sebagai penyebar informasi kepada masyarakat. Dalam menghadapi dilema ini, Facebook harus menemukan keseimbangan yang tepat dan menjaga kepercayaan penggunanya.