Sikap senada disampaikan Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba. Usai membubuhkan tanda tangan, Elim menegaskan pemerintah daerah mendukung penuh adanya evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG. Namun, evaluasi itu tidak boleh dimaknai sebagai upaya menghentikan program.
Baca Juga: Dapat Mandat DPP, Nuhan Ajak Seluruh Kader PPP Kota Blitar Bersatu Hadapi Pemilu
“Evaluasi itu sesuatu yang wajar dalam setiap kebijakan publik. Kami mendukung evaluasi total terhadap Program MBG agar pelaksanaannya semakin baik, semakin tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Tetapi kami tidak mendukung apabila program ini dihentikan. Ini merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus kita hormati bersama,” kata Elim.
Baca Juga: Ratusan Relawan SPPG Blitar Minta Program MBG Tak Dihentikan
Menurut dia, pemerintah berkewajiban memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif. Karena itu, jika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan, pemerintah harus segera melakukan pembenahan tanpa menghilangkan tujuan utama program.
Baca Juga: Ricuh di Depan DPRD Blitar, Mahasiswa Soroti MBG dan KDMP, Ketua Dewan Turun Tangan
“Kalau ada pelaksanaan yang tidak sesuai, ya harus diperbaiki. Evaluasi bukan berarti menolak program, tetapi memastikan kebijakan negara berjalan sesuai harapan masyarakat,” imbuhnya.
Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, juga menyatakan dukungannya terhadap evaluasi total. Menurut dia, orientasi Program MBG harus dikembalikan pada tujuan awal, yakni pemenuhan gizi masyarakat, bukan dibebani berbagai pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan tersebut.
“Esensi Program MBG adalah pemenuhan gizi. Karena itu, seluruh komponen yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tujuan tersebut harus dievaluasi. Pengadaan motor operasional, kaus kaki, maupun kebutuhan lain yang tidak berkorelasi dengan peningkatan gizi perlu dikaji ulang secara menyeluruh,” ujar Syahrul.
Ia menilai pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara, terutama di tengah kondisi fiskal yang sedang menghadapi berbagai tantangan.
“Kondisi keuangan negara dan perekonomian nasional saat ini membutuhkan efisiensi. Setiap belanja pemerintah harus benar-benar memiliki nilai manfaat yang jelas. Jangan sampai anggaran yang besar justru habis untuk kebutuhan pendukung yang tidak menjadi prioritas utama. Fokusnya harus kembali pada kualitas pelayanan dan pemenuhan gizi masyarakat,” tambah Syahrul.
Syahrul berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak berhenti pada aspek administratif semata, melainkan menyentuh seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari mekanisme pengadaan, pengawasan, hingga akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Program ini tetap harus berjalan karena manfaatnya dibutuhkan masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan evaluasi yang menyeluruh, kepercayaan publik terhadap program pemerintah justru akan semakin kuat,” pungkasnya. **
