Rapat kerja Komisi I DPRD Trenggalek dengan OPD mitra, menyoroti capaian kinerja, efisiensi anggaran, dan kritik terhadap perencanaan yang rutin.
Trenggalek, Memo
Baca Juga: Konflik Timur Tengah Memanas, Bupati Trenggalek Mas Ipin "Tersandra" di Arab Saudi
–
Sebuah kritik tajam meluncur dari Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek dalam rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta Bagian Hukum Setda Trenggalek. Fokus utama rapat: menganalisis capaian kinerja tahun 2025 dan menyinkronkan rencana kerja tahun 2026, khususnya terkait evaluasi permasalahan dan penganggaran.
Ketua KoKomisi I DPRD TrenggalekMuh Husni Tahir Hamid, menegaskan bahwa efektivitas pembangunan daerah sangat bergantung pada sinkronisasi antara masalah riil di lapangan dengan perencanaan dan evaluasi kinerja OPD.
Baca Juga: Batu Raksasa Setara Truk Longsor dari Tepi Gunung, Tutup Jalur Trenggalek Ponorogo
Husni Tahir Hamid menekankan bahwa pembahasan bukan lagi soal besaran angka, melainkan efektivitas dan hasil konkret. “Kita tidak bicara angka sekarang. Kalau kemarin dapat sekian, apa hasilmu? Terus yang tahun depan kamu mau cari apa, dengan jawaban ini-ini. Tapi anggarannya kok itu-itu saja,” kritiknya, menyoroti minimnya inovasi dan fokus pada kegiatan rutin yang tidak selalu menjawab permasalahan utama.
Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan fiskal daerah. Husni menegaskan bahwa dengan anggaran yang terbatas, setiap rencana kegiatan OPD harus melalui efisiensi dan evaluasi mendalam. Paradigma “anggaran itu-itu saja” tanpa hasil signifikan dianggap tidak lagi relevan.
Baca Juga: Arena Sabung Ayam Muncul Lagi di Trenggalek, Warga Resah: Dekat Masjid, Ramai Sampai Larut
Pada pembahasan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Komisi I menilai capaian kinerja masih “biasa-biasa saja.” Meskipun target diklaim mendekati 100 persen, Husni menyoroti adanya permasalahan yang belum terselesaikan namun dianggap rampung dalam laporan.
“Misalnya, ada 1.000 orang yang belum terselesaikan, harusnya ditambah 2 persen untuk mengimbanginya. Tapi faktanya tidak. Sehingga asumsi kita, pegawai yang ada itu dianggap cukup, padahal masih keteteran,” jelas Husni.
Ia menyoroti ironi jika Pemkab berencana menambah pegawai, padahal pegawai yang ada saat ini sudah kewalahan. “Nah, kalau mau tambah 1.300 pegawai, siapa yang akan bekerja sementara yang ada saja sudah kewalahan,” kritiknya, menyorot perencanaan SDM yang tidak selaras dengan kebutuhan dan kapasitas.
Kritik juga menyasar Bagian Hukum. Komisi I menyoroti ketidaktepatan dalam proses perencperencanaan dan penganggaran kegiatanaian di bagian hukum sudah diploting sendiri, padahal yang memplotkan itu tidak memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan,” tegas Husni.
Menurutnya, anggaran yang hanya “dibagi-bagi saja” jelas tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan riil. Ini mengindikasikan adanya disonansi antara pembuat rencana anggaran dengan pemahaman mendalam akan kebutuhan operasional di lapangan.
Yang paling disoroti Husni adalah minimnya inovasi dalam rencana kerja tahun 2026. Sebagian besar OPD dinilai masih berfokus pada kegiatan rutinitas, tanpa ada terobosan yang mendukung visi pembangunan daerah, termasuk target ambisius RPJMD Net Zero Carbon.
“Untuk perencanaan di tahun 2026 mereka hanya merencanakan yang rutin-rutin saja. Tidak ada yang mendukung apa yang dikatakan dalam RPJMD net zero carbon,” ungkapnya, menunjukkan kekhawatiran terhadap capaian target strategis daerah.
