Diketahui, keberadaan TP2ID diera pemerintahan Mak Rini memang menuai kontroversi. Kala itu, TP2ID dituding mengontrol jalannya pemerintahan, termasuk pengadaan proyek-proyek daerah.
Hal ini juga sempat disinggung oleh eks Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, usai menjalani pemeriksaan kejaksaan terkait kasus yang sama, beberapa waktu lalu. Bahkan, kepada wartawan Rahmat blak-blakan menyebut anggota TP2ID sebagai “alhi memilih proyek”.
Baca Juga: Suami di Blitar Tega Aniaya Istri Muda Akibat Cemburu Buta Live TikTok
“Soal TP2ID juga jadi salah satu bagian dalam pertanyaannya,” ungkap Andrianto.
Saat ini, Kejari Kabupaten Blitar telah memeriksa 32 saksi dalam kasus korupsi Dam Kali Bentak senilai Rp 4,9 Miliyar. Pemeriksaan masih terus dilakukan untuk mendalami kemungkinan adanya tersangka baru yang terlibat dalam kasus ini.
Baca Juga: Evaluasi Inspektorat, Kades Serang Fokus Benahi Administrasi BUMDes
Kejari Kabupaten Blitar telah menetapkan satu tersangka, yaitu MB, Direktur CV Cipta Graha Pratama, selaku pelaksana proyek.
