Mojokerto (Memo.co.id) Rupanya proses lelang proyek beberapa paket konstruksi di ULP Kabupaten M
ntang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. \
Meskipun telah diberlakukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) dengan sistem e-procurement namun, tidak menutup kemungkinan ada celah yang dimanfaatkan penyedia jasa dan pelaksana jasa untuk berbuat curang.
Bardasarkan lembar data menyebutkan, sedikitnya ada paket pekerjaan konstruksi jalan yang terlihat janggal, diantaranya, Peningkatan Jalan Cepokolimo-Kembangbelor, nilai hps Rp 2.505.917.000,00 dengan penawaran Rp 2.493.342.000,00 (99,5%) sebagai pemenang PT Bintang Galaxy penawaran turun 0,5%. Peningkatan Jalan Pekukuhan-Ngoro Tahap II, nilai hps Rp 14.380.228.000,00 nilai penawaran Rp 14.307.173.000,00 (99,49%) sebagai pemenang PT. Gala Karya penawaran turun 0,51%. Peningkatan Jalan Pandanarum–Cembor Tahap II, nilai hps Rp 15.361.754.000,00 nilai penawaran Rp 15.285.143.000,00 (99,5%) sebagai pemenang PT Gala Karya penawaran turun 0,5%. Peningkatan Jalan Kepuhanyar–Ngimbangan Thp I, hps Rp 16.150.795.000,00 nilai penawaran Rp 15.655.555.000,00 (96,95%) Pemenang PT. Mustika Zidane Karya penawaran turun 3,05%. Peningkatan Jalan Jetis–Temuireng Tahap II (BK Pr0p) hps Rp 10.420.024.000,00 nilai penawaran Rp 10.100.689.800,00 (96,93%) sebagai pemenang PT. Bentang Alam Nusantara penawaran turun 3,07%. Peningkatan Jalan Kemantren-Balongsari (BK Pr0p) hps Rp 9.469.874.000,00 dengan penawaran Rp 9.237.000.000,00 (97,54%) sebagai pemenang PT. Lestari Abadi SentOsa penawaran turun 2,46%. Peningkatan Jalan Pohjejer–Tumbuk (DAK P3K2), hps Rp 7.918.282.000,00 dengan penawaran Rp 7.755.386.000,00 (97,95%) sebagai pemenang PT. Dwi Mulya Jaya penawaran turun 2,05%. Peningkatan Jalan Pangi–Jembul Tahap I (BK Prop), hps Rp 7.527.835.000,00 dengan penawaran Rp 7.306.469.000,00 (97,06%) sebagai pemenang PT. Mandiri Karya SentOsa penawaran turun 2,94%. Peningkatan Jalan Tamiajeng–Duyung (BK Prop), hps Rp 7.344.840.000,00 dengan penawaran Rp 7.082.237.000,00 (97,96%) sebagai pemenang PT. Lestari Abadi SentOsa penawaran turun 2,04%.
Dari analisa sementara, ada beberapa kejanggalan yang mengarah pada pengaturan pemenang lelang. Yang pertama, nilai penawaran dari Hps di bawah 20%, sehingga harga satuan pada RKS untuk pemenang lelang tetap besar yang berpotensi pada kerugian Negara. ke dua, Menurut informasi yang digali Koran ini dilapangan mengatakan, sebelum lelang dibuka, para peserta lelang dikumpulkan oleh oknum dinas tersebut. Pihak dinas memberikan arahan kepada peserta dalam menentukan siapa calon pemenang dalam mengikuti paket lelang ini. “Siapa yang akan tampil sebagai pendaftar, penawar dan pemenang sudah diaturlah. makanya Kita hanya manut saja yang penting dapat kerjaan mas,” tutur salah satu kontraktor yang tidak mau mnyebutkan namanya. “Masa Sampean tidak tahu orang disini ( Dinas PU Bina Marga Kab. Mojokerto-red ), Disini bukan rahasia lagi mas, kalau sampean pinter ngloby atasan dan ada uang, apalagi kalo sudah lama jadi rekanan sini pasti dapat banyak. Semua bisa diatur pemenangnya mas,” kata salah satu kontraktor lain yang mewanti-wanti namanya tidak ditulis.
Ditempat terpisah, adanya konspirasi permainan proyek kelas tinggi ini akan segera di tindak lanjuti LSM FMPK (Forum Masyarakat Peduli Kota). “Berdasarkan hasil analisa saat ini, bila proses lelang tersebut ada kecurangan maka Kami selaku pengawas dan pengontrol uang rakyat akan segera mengadu kepada pihak yang berwajib,” tegas Nanang Ari Ismail, SH, selaku Ketua LSM FMPK saat ditemui Koran ini.
Bapak dua anak ini menilai, meskipun semua pihak baik Pengguna Anggaran (PA) dan pihak penyedia jasa telah diikat dengan pernyataan yang tertuang dalam lembar Fakta Integritas. Namun, koorporasi ini sudah menjadi wasiat yang diwariskan turun-temurun. “kendati telah diberlakukan, Layanan Pengadaan Secara Elektonik ( LPSE ) dengan sistem e-procurement justru dianggap para pelaku curang dalam lelang sebagai tameng untuk berkolusi, “ kata Ismail.
Jadi, lanjutnya, jika lelang digelar secara online dilakukan secara fair dan beretika dimungkinkan batas pemenang lima paket lelang dan sisa harga penawaran dari nilai proyek akan lebih banyak terselamatkan. Pasalnya, di HPS yang dibuat perencanaan sudah memperhitungkan batas ambang 20%. Artinya , lanjut batas penawaran penyedia dalam mengikuti lelang adalah 80%. Batasan ini sudah memperhitungkan keuntungan penyedia, sementara lelang yang digelar bertujuan mendapatkan harga yang terbaik dan bersaing, sehingga dari sisi keuangan lebih efisien. “Namun justru sebaliknya, hasil lelang mengisyaratkan kerugian keuangan Negara atau Daerah dari hasil lelang yang menunjukkan persekongkolan dengan modus mentiadakan persaingan dan membatasi peserta lelang lainnya,” pungkasnya.
Diketahui, bahwa sesuai dengan peraturan sanksi sesuai pasal 47 UU No. 5/1999, KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi adminitratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 22, berupa 1. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat tentang sanksi adminitratif dan pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima MiliarRupiah) Serta dapat dikenakan hukuman pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU No. 5/1999, berupa 1. Pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (Dua Lima Miliar Rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (Lima) Bulan. 2. Pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 bulan ( WO )
