Dihadapan para kepala desa , Banyu Biru yang juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan ( DISK) Badan Intelijen Negara ( BIN) ini berusaha membangun ekonomi kerakyatan secara makro sesuai bidang yang ditangani.
Lebih hangatnya lagi dalam pertemuan non formal tersebut, juga diwarnai usulan dan masukan serta kritikan dari kepala desa seputar dunia kesehatan dan komitmen peta politik.
Baca Juga: Diduga Konsleting Listrik, Satu Rumah Di Jogomerto Ludes Dilalap Si Jago Merah
Seperti penyampaian kritikan pedas dari Kepala Desa Ngadirejo, Tanjunganom ,Siswo Widodo menyoal tentang BPJS dan buruknya pelayanan kesehatan di RSD Kertosono.
” Kalau pasien BPJS hanya mendapatkan layanan kesehatan maksimal tiga hari rawat inap ini tidak relefan. Pemerintah harus berani mengambil langkah tepat untuk membuat regulasi baru pro pasien miskin,” kritik pedas disampaikan kepada Banyu Biru Djarot.
Baca Juga: Parikesit Dadi Ratu Lambang Sakral Ruminah Maju Menuju Kursi Keprabon Desa Betet 2027
Hal senada juga disampaikan salah satu pengurus PAC PDIP Ngronggot, Widi Hermanto secara blak blakan menyampaikan fakta buruk pelayanan di RSD Kertosono.
” Fakta buruknya , rumah sakit milik daerah sebesar itu alat kesehatannya rusak berupa CT scan idak segera diganti. Akibatnya fatal menimpa pasien laka berat akhirnya tidak mendapat layanan rekam medis padahal kondisinya sudah kritis. Mohon dengan realita ini konskeensinya pihak pemerintah daerah segera mencopot direktur rumah sakit,” tandasnya keras.
Baca Juga: Grebeg Suro Macopat Trah Gajah Mada Lambang Kebangkitan Budaya Jawa Di Peradaban Modernisasi
Untuk diinformasikan juga, diskusi non formal bernuansa kerakyatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono bersama staf. (Adi)
