[ad_1]
Situbondo, Memo
Lembaga Pemberantas Korupsi Tapal Kuda (LPK) Situbondo menilai tindakan aparat menghambat para pengkritik kebijakan pemerintah dinilai sebagai upaya menginjak-injak demokrasi.
Di ungkapkan dari ketua LPK Deny Rico Jua bahwa dalam demokrasi, sudah jelas menjadi kewajiban warga negara untuk mengkritisi penguasa agar bekerja di jalur yang benar.
Deni mencontohkan para dokter dan tenaga media lainnya yang mengkritisi kebijakan penanganan Covid-19. pesannya belum tersampaikan dan dijawab oleh pemerintah, namun malah kadang terhambat oleh orang-orang yang berkepentingan didalam kubu penguasa.
“Saya melihat ada kecanggungan penguasa menyelesaikan masalah krisis Covid-19. Penguasa membentengi dirinya dari berbagai kritikan, bahkan masa pandemi banyak rumor yang beredar menyerang kebijakan pemerintah contoh seperti yang sudah di henduskan di tengah masyarakat dan sejumlah Media dalam suasan pandemi, kharantina seokah menjadi ajang bisnis, iya gak,” kata Deni dalam diskusinya bersama beberapa akdemisi dan anggotanya, Minggu (19/7/2020).
Sementara Ilham selaku Akademisi mengungkapkan dalam dua dekade dirinya termasuk yang kerap melontarkan kritikan tajam pada pemerintah namun seolah kebijakan yang terkesan absurd-nya makin bertumbuh. Tujuannya agar pemerintah bisa mendengar kondisi riil di lapangan. Sayangnya, setiap kritikan langsung dihadang oleh para orang-orang yang berkepentingan yang berlabuh di pemerintah.
