Blitar, memo.co.id
Meski baru seumur jagung, lembaga kemasyarakatan Gerbang Pejuang Nusantara (GPN) menunjukkan konsistensinya dalam mengawal dan mengawasi kebijakan Pemerintah Kota dan Kabupaten Blitar. Keberpihakan pada wong cilik menjadi napas utama gerakan lembaga yang diprakarsai tokoh pergerakan Mujiono atau yang akrab disapa Mbah Monot.
Bentuk konkret pengawalan itu diwujudkan dengan keberanian GPN melakukan hearing bersama DPRD Kota Blitar, menyikapi sejumlah kebijakan Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Salah satu sorotan utama adalah carut-marut persoalan tenaga outsourcing dan pekerja Tenaga Harian Lepas (THL).
Baca Juga: Deteksi Dini Penyakit Penting, Nurhadi Ajak Masyarakat Blitar Rutin Skrining Kesehatan
Dedengkot GPN, Mbah Monot menegaskan, sisa hidupnya ia dedikasikan untuk membela wong cilik dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Ia mengaku prihatin melihat kondisi bangsa yang menurutnya kerap “dikangkangi” oleh kepentingan konglomerat dan pemilik modal.
“Di sisa umur saya, ingin berguna bagi rakyat kecil. Ketika kebijakan negara dan daerah tidak berpihak kepada wong cilik, maka kami merasa wajib turun ke jalan,” tegas Mbah Monot.
Baca Juga: Berbagi di Bulan Ramadan, Polsek Sananwetan Bagikan Takjil untuk Pengendara
Tokoh pergerakan yang disegani lintas kalangan ini juga menyampaikan keprihatinannya terhadap arah kebijakan pemerintah daerah, baik di Kota maupun Kabupaten Blitar. Hal itu disampaikannya saat peringatan ulang tahun pertama GPN yang digelar secara sederhana di Tembalang, Kecamatan Wlingi.
“Kami ini lembaga yang baru lahir. Ulang tahun kami rayakan sederhana saja, yang penting koordinasi antaranggota kuat. Ke depan, GPN harus menjadi marwah pembela wong cilik,” ujarnya di sela acara.
Baca Juga: BGN Turun Tangan, Puluhan SPPG di Blitar Raya Ditutup Karena Tak Penuhi Standar
Lebih jauh, Mbah Monot menyoroti kondisi perekonomian masyarakat yang kian sulit. Ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah pusat yang dinilainya belum mencerminkan keadilan sosial. Salah satu contoh yang disampaikan adalah disparitas kesejahteraan antara guru honorer dan program nasional tertentu.
“Guru bantu yang sudah belasan tahun mengabdi, mencerdaskan anak bangsa, hanya menerima honor sekitar Rp300 ribu per bulan. Sementara dalam program nasional, gaji kepala dapur bisa mencapai Rp7,5 juta. Di mana letak keadilannya?” sindirnya lantang.
Ia menambahkan, kebijakan yang memasukkan kepala program tertentu ke dalam skema P3K, sementara guru honorer dibiarkan bertahun-tahun tanpa kepastian, merupakan potret ketimpangan yang nyata.
“Apakah ini yang disebut keadilan sosial?” tandasnya.
Senada, Sekretaris GPN Suprapto menegaskan bahwa keberadaan GPN murni untuk membela kepentingan rakyat kecil, bukan untuk menyindir atau menyaingi lembaga lain yang telah lebih dulu eksis di Kota Blitar.
“Ketika ada ketidakadilan terhadap pekerja outsourcing dan THL, banyak yang memilih diam. GPN memilih berdiri di depan, menyuarakan mereka yang haknya terabaikan,” tegas Suprapto.
Ia memastikan, GPN akan terus mengawal setiap kebijakan Pemerintah Kota maupun Kabupaten Blitar agar benar-benar berpihak pada masyarakat, sebagaimana amanat undang-undang.
“Kami akan terus berjuang demi pelayanan publik yang adil dan berpihak kepada rakyat kecil,” pungkasnya.**
