Blitar, memo.co.id
Meski baru seumur jagung, lembaga kemasyarakatan Gerbang Pejuang Nusantara (GPN) menunjukkan konsistensinya dalam mengawal dan mengawasi kebijakan Pemerintah Kota dan Kabupaten Blitar. Keberpihakan pada wong cilik menjadi napas utama gerakan lembaga yang diprakarsai tokoh pergerakan Mujiono atau yang akrab disapa Mbah Monot.
Bentuk konkret pengawalan itu diwujudkan dengan keberanian GPN melakukan hearing bersama DPRD Kota Blitar, menyikapi sejumlah kebijakan Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Salah satu sorotan utama adalah carut-marut persoalan tenaga outsourcing dan pekerja Tenaga Harian Lepas (THL).
Baca Juga: Jaka Prasetya: Polri Lebih Kuat Jika Tetap di Bawah Presiden
Dedengkot GPN, Mbah Monot menegaskan, sisa hidupnya ia dedikasikan untuk membela wong cilik dan memberi manfaat bagi masyarakat luas. Ia mengaku prihatin melihat kondisi bangsa yang menurutnya kerap “dikangkangi” oleh kepentingan konglomerat dan pemilik modal.
“Di sisa umur saya, ingin berguna bagi rakyat kecil. Ketika kebijakan negara dan daerah tidak berpihak kepada wong cilik, maka kami merasa wajib turun ke jalan,” tegas Mbah Monot.
Baca Juga: Mediasi Pemulihan Artefak Situs Mejo Miring Blitar Buntu Akibat Penolakan Keras Kelompok Spiritual
Tokoh pergerakan yang disegani lintas kalangan ini juga menyampaikan keprihatinannya terhadap arah kebijakan pemerintah daerah, baik di Kota maupun Kabupaten Blitar. Hal itu disampaikannya saat peringatan ulang tahun pertama GPN yang digelar secara sederhana di Tembalang, Kecamatan Wlingi.
“Kami ini lembaga yang baru lahir. Ulang tahun kami rayakan sederhana saja, yang penting koordinasi antaranggota kuat. Ke depan, GPN harus menjadi marwah pembela wong cilik,” ujarnya di sela acara.
Baca Juga: Aksi Pengambilan Artefak Situs Mejo Miring Blitar Picu Kontroversi Kelompok Spiritua
Lebih jauh, Mbah Monot menyoroti kondisi perekonomian masyarakat yang kian sulit. Ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah pusat yang dinilainya belum mencerminkan keadilan sosial. Salah satu contoh yang disampaikan adalah disparitas kesejahteraan antara guru honorer dan program nasional tertentu.
