Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhadapan dengan tantangan penyediaan listrik di desa, menyentuh isu kontroversial alokasi dana dari Kementerian Keuangan. Meskipun rasio elektrifikasi mencapai rekor tinggi, kendala pembiayaan membuat ribuan rumah tangga dan desa di Indonesia, terutama di wilayah timur, masih gelap. Apa langkah selanjutnya dan bagaimana pemerintah merespons urgensi listrik desa?
Tantangan Kementerian ESDM Menerangi Desa-desa Terpencil
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyoroti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait alokasi dana negara untuk menyuplai listrik ke desa. Jisman Parada Hutajulu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, menyatakan bahwa rasio elektrifikasi tahun lalu mencapai 99,78 persen, dengan 98,32 persen diantaranya berasal dari PT PLN (Persero). Sementara itu, rasio desa berlistrik pada tahun 2023 mencapai 99,83 persen.
Hutajulu menyampaikan bahwa kendala muncul tahun ini ketika penyertaan modal negara dibatalkan, mencapai Rp6,7 triliun. Anggaran sebesar Rp4,5 triliun yang sudah dikontrak dengan PLN juga dibatalkan oleh pemerintah untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) listrik desa.
Dalam Konferensi Pers ESDM di Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta Selatan, Hutajulu menyatakan harapannya agar pemerintah melalui Kementerian Keuangan dapat menyediakan dana tersebut agar masalah ini dapat segera teratasi.
Ia menambahkan bahwa setelah lebih dari 78 tahun merdeka, masih ada desa-desa yang belum teraliri listrik, yang dirasakannya sebagai sesuatu yang kurang tepat.
Data dari Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menunjukkan bahwa sekitar 185.662 rumah tangga di Indonesia masih belum mendapatkan pasokan listrik. Selain itu, 140 desa, terutama di Indonesia timur, belum memiliki akses listrik hingga saat ini.
Perjuangan 100 Persen Elektrifikasi
Hutajulu menjelaskan bahwa upaya untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 persen telah dihitung, dengan perkiraan anggaran sekitar Rp22,08 triliun untuk menyelesaikan target tersebut hingga tahun 2025.
Desa-desa yang belum teraliri listrik, terutama di bagian timur yang sulit diakses dan tidak komersial bagi PLN, memerlukan intervensi pemerintah untuk mencapai keadilan sosial.
Pada awalnya, pemerintah berencana memberikan tambahan PMN sebesar Rp5 triliun untuk PLN pada tahun 2023, sehingga total dana yang akan diterima BUMN sektor kelistrikan mencapai Rp10 triliun. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Komisi XI DPR RI menolak pemberian dana sebesar Rp10 triliun untuk PLN pada Oktober 2023.
Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, mengungkapkan bahwa penambahan PMN tersebut diperlukan untuk mendukung tugas PLN dalam menyediakan penerangan di seluruh Indonesia. Setelah ditolak, PLN kembali mengusulkan PMN untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp5,86 triliun, yang akan digunakan untuk memberikan listrik kepada 2.097 desa di seluruh Indonesia.
Proyek ini mencakup pembangunan jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 4.363 km dan jaringan tegangan menengah (JTM) lebih dari 7.589 km.
Menyinari Indonesia: Tantangan dan Harapan Listrik Desa
Pertentangan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan terkait alokasi dana untuk PLN semakin memunculkan urgensi penyediaan listrik desa. Dengan penolakan pemberian PMN senilai Rp10 triliun pada Oktober 2023, PLN terpaksa mengusulkan PMN sebesar Rp5,86 triliun untuk tahun anggaran 2024.
Proyek ini akan melibatkan pembangunan jaringan tegangan rendah dan menengah sepanjang ribuan kilometer untuk menyinari 2.097 desa di seluruh Indonesia. Sementara tantangan finansial masih mengemuka, harapan untuk menerangi setiap sudut tanah air masih menjadi fokus utama pemerintah.
