Jakarta, Memo
Dugaan pengoplosan beras subsidi oleh salah satu BUMD DKI Jakarta berinisial FS memicu perhatian publik. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tak akan ragu menindak jika ditemukan pelanggaran.
“Kalau memang salah, tindak. Nggak ada urusan,” tegas Rano di Kemayoran Baru, Selasa (15/7/2025).
Rano mengaku telah menerima klarifikasi dari pihak FS yang membantah tuduhan tersebut. Namun ia menekankan bahwa kebenarannya harus dibuktikan melalui pemeriksaan objektif dan menyeluruh.
Baca Juga: Misteri Kematian Bocah di Sukabumi Dugaan Kekerasan Ibu Tiri Hingga Proses Hukum
“Saya sudah dapat laporan dari FS bahwa itu tidak benar. Tapi tentu proses harus berjalan, ini perlu waktu dan diskusi,” ujarnya.
Rano memastikan bahwa audit internal akan dilakukan. Pemprov telah menurunkan Inspektorat DKI Jakarta untuk mengawasi dan memeriksa distribusi beras subsidi yang diduga bermasalah.
“Pasti ada audit. Apalagi soal seperti ini,” tambahnya.
Di tingkat nasional, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri juga bergerak. Empat produsen beras—WG, FSTJ, BPR, dan SUL/JG—diperiksa atas dugaan pelanggaran mutu dan takaran. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menyebut ada 212 merek beras bermasalah.
Dari jumlah itu, 10 produsen sudah diperiksa. Publik kini menanti kejelasan, sementara Pemprov dan aparat penegak hukum diminta memastikan bahwa hak masyarakat kecil tak dikorbankan oleh praktik curang.
