KPAI menekankan urgensi pelaksanaan pendidikan karakter yang benar-benar mengedepankan prinsip ramah anak, bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. “Kami mengapresiasi semangat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya mengembangkan pendidikan karakter. Namun, pendekatannya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip perlindungan anak. Program ini seharusnya menjadi ruang pemulihan dan pemberdayaan, bukan justru menimbulkan stigmatisasi,” tegas Aris.
Lebih lanjut, Aris mengingatkan bahwa pendekatan pendidikan yang berbasis disiplin memang berpotensi membentuk sikap dan perilaku tertentu. Akan tetapi, tanpa adanya ekosistem pendukung yang kuat, seperti pengasuhan keluarga yang suportif, layanan konseling yang memadai, dan lingkungan sosial yang sehat, perubahan perilaku anak dinilai sulit untuk bertahan dalam jangka panjang.
Pengawasan yang dilakukan KPAI ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil temuannya, KPAI merekomendasikan agar program Pancawaluya dievaluasi secara menyeluruh, terutama dalam aspek regulasi, standardisasi pelaksanaan, serta keterlibatan psikolog profesional dalam proses pemilihan peserta didik.
“Penentuan anak yang membutuhkan perlindungan khusus hendaknya tidak hanya didasarkan pada rekomendasi guru BK semata, melainkan melalui asesmen yang komprehensif oleh psikolog profesional. Langkah ini penting untuk meminimalisir risiko salah sasaran dalam penentuan peserta program,” pungkas Aris.
KPAI menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan advokasi terhadap berbagai program pendidikan anak, guna memastikan seluruhnya sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan berkontribusi positif dalam mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045.
