Kediri, Memo
Banjir dua jam yang melanda kota Kediri, kemarin, berdampak serius bagi warga kota. Akibatnya, kritikan muncul dari mahasiswa dan menyalahkan program perioritas Prodamas . Salahsatunya dari Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila, (SAPMA PP) Kota Kediri.
Bagus Romadon,Ketua SAPMA PP Kota Kediri menuding banjir yang mengakibatkan 3,(tiga), kecamatan di wilayah Kota Kediri yakni Mojoroto, Kota dan Pesantren karena tidak seriusnya Pemerintah Kota,(Pemkot) dalam mengelola pembangunan yang berbasis pro rakyat seperti halnya Program Pemberdayaan Masyarakat, (Prodamas).
“Banjir itu adanya tiap tahun, tetapi tidak pernah ada penanganan yang signifikan padahal tiap tahun Prodamas dikeluarkan melalui RT /RW setempat,”ungkapnya saat dihubungi via Androidnya, Senin malam,(11/11/2024).
Dijelaskannya, Prodamas sudah berjalan selama 10 tahun lebih, tetapi pemanfaatannya masih jauh dari harapan, termasuk infrastruktur, perekonomian, pendidikan dan kesehatan.
“Prodamas keluarkan biaya Prodamas, hingga Rp 100 Juta tiap RT per tahunnya,”jelasnya.
Namun Bagus melihat tidak adanya sinergitas dengan pemangku kebijakan di wilayah Satuan Kerja Perangkat Daerah, (SKPD) lingkup Pemkot Kediri sehingga program itu terlihat banyak yang tidak jelas peruntukan maupun pemanfaatannya.
“Kalau banjir tiap musim penghujan berarti Pemkot melalui SKPD nya perlu dipertanyakan termasuk dalam mengelola Prodamas itu sendiri,”sergah Bagus.
Seharusnya, masih kata aktifis yang getol di bidang kesehatan dan pendidikan Kota Kediri ini, Prodamas harus matang, terstruktur dan diawasi pelaksanaannya secara massive sehingga meninggalkan kesan lips service penguasa saja.
“Jika Prodamas taat aturan dan taat administrasi mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan serta pertanggungjawabannya selama 10 tahun berjalan hasilnya mesti terlihat.Tapi hingga kini Kota Kediri tetap begini saja, kumuh dan gelap,”tukasnya.
Terlebih, Prodamas juga terindikasi dimanfaatkan segelintir oknum di tingkatan masyarakat tanpa memperhatikan fungsi dan kemanfaatan seutuhnya bagi warga.
“Bila perlu Prodamas diganti progam yang lebih bagus daripada mubazir,”kritiknya.
Terpisah Imam Muttakin, Kepala Dinas Lungkungan Hidup Kawasan Pemukiman,(DLHKP) Kota Kediri membantah terkait tidak adanya penanganan serius akan bencana banjir.
Pihaknya mengaku telah mengkoordinasikan jajarannya khususnya berkaitan dengan sampah yang bisa menyebabkan buntunya saluran akibat kurang sadarnya warga.
Malah Imam menyebut banjir di Kota Kediri kali ini diakibatkan curah hujan dengan intensitas tinggi sehingga kantong saluran tidak mampu menampung air dan berakhir meluap di jalan -jalan protokol.
“Hujannya deras dengan curah hujan tinggi yang sebabkan banjir, “ulasnya.
Sementara untuk masalah saluran tersier di jalan protokol ataupun yang ada di sekitar pemukiman warga melalui Prodamas, Imam menyebut Dinas PUPR Kota Kediri yang berwenang.
“Silakan menghubungi Dinas PU mas, “pungkas Imam Muttakin.(Hamzah)
