Hal senada disampaikan kuasa hukum lainnya, Mulyono Habibi SH yang menilai penyampaian aspirasi masyarakat merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Menurutnya, ruang kritik harus tetap terbuka sehingga masyarakat tidak takut menyuarakan aspirasi.
“Jangan sampai ada dugaan bahwa ini mengarah pada kriminalisasi terhadap aktivis. Ke depan, aktivis di Blitar harus tetap kritis dan suara masyarakat tetap bisa disampaikan,” kata dia.
Sementara itu, Budi Kempes sendiri menyatakan telah menjelaskan kronologi persoalan tersebut kepada penyidik. Menurutnya, tuduhan yang dilaporkan masih perlu dibuktikan, termasuk terkait adanya kerugian yang ditimbulkan.
“Terkait dugaan pemalsuan dan kerugian yang ditimbulkan, tadi sudah saya jelaskan kepada penyidik. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada kerugian bagi pihak mana pun karena yang kami lakukan adalah menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Budi juga menegaskan persoalan yang dipersoalkan dalam laporan tersebut berkaitan dengan urusan internal organisasi. Karena itu, ia berharap proses hukum dapat berjalan secara objektif dan profesional.
“Saya berharap ini bukan bagian dari pembungkaman terhadap aktivis. Kalau memang ada persoalan hukum, biarlah diproses sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, proses penyelidikan atas laporan tersebut masih berlangsung di Polres Blitar Kota. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan perkara maupun kesimpulan atas dugaan yang dilaporkan.**
