NGANJUK, MEMO – Merasa jadi korban janji politik, puluhan masyarakat yang mengatasnamakan kelompok aliansi RT/ RW se Kabupaten Nganjuk turun ke jalan gelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD setempat hari ini ( Senin,29/09/2025).
Dalam aksinya, para demonstran yang didominasi oleh perwakilan dari ketua RT/RW tersebut menyampaikan satu tuntutan. Yaitu hak intensif RT/RW untuk dinaikkan. Dari Rp 100 ribu menjadi Rp 500 ribu perbulan.
Baca Juga: PC Muhammadiyah Kertosono Besok Tunaikan Sholat Ied Di Lima Titik
” Hari ini kami nagih janji politik. Kami tidak mau jadi korban politik. Tolong pikirkan nasib kami, RT – RW adalah ujung tombak pemerintah dilevel terendah. Ingat kami bukan alat politik,” suara orator lantang menyuarakan aspirasinya di luar gedung dewan.
Baca Juga: Ponpes Al Ubaidah Jadi Tuan Rumah Penutupan Safari Ramadan 1447 H/2026 M Pemkab Nganjuk
Setelah 30 menit berorasi, dari utusan 20 perwakilan RT/RW akhirnya bisa masuk ke ruang rapat Garuda melakukan rapat dengar pendapat ( hearing) bersama jajaran komisi l dan komisi ll.
Baca Juga: SDP Ngudo Roso , 2026 Tahun Tantangan Untuk Desa
Dalam rapat hearing tersebut dipimpin langsung oleh Jianto selaku Pimpinan DPRD dari Partai Gerindra. Dan dihadiri oleh jajaran OPD dari PMD, BPKAD dan Kabag Hukum.
Di ruang rapat hearing ketua aliansi RT/ RW , Sutriyono membeberkan tentang janji kampanye Marhaen Jumadi – Tri Handy. Saat itu disampaikan Sutriyono bahwa pasangan calon bupati – wakil bupati tersebut berjanji akan menaikkan honor RT/RW.
“Memang dalam janji politik tersebut tidak menyebut nominal. Tapi setidaknya setelah terpilih jadi bupati dan wakil bupati mbok ya o jangan lupa janjinya,” gerutu Sutriyono .
Menanggapi aspirasi aliansi RT/ RW seperti disampaikan Kepala Dinas PMD Nganjuk Sopingi di ruang rapat bahwa untuk tahun ini selama tiga bulan terhitung mulai bulan Oktober November dan Desember pemerintah daerah baru bisa memberikan kenaikan hak intensif RT/RW sebesar Rp 50 ribu.
” Mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga belum bisa memenuhi keinginan aliansi secara maksimal. Uang kenaikan Rp 50 ribu itupun diambilkan dari dana bagi hasil pajak dan retrebusi daerah,” terang Sopingi.
Dibeberkan Sopingi juga , di tahun 2025 ini dana transfer dari pusat terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 275 Milyar. Dengan efisiensi tersebut, secara otomatis akan berdampak pada pengurangan pos anggaran dana desa dan alokasi dana desa di tahun 2026 mendatang.
” 2026 dana desa dan alokasi dana desa di Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan anggaran sebesar Rp 20 milyar. Ini real kondisi keuangan daerah saat ini,” beber Sopingi.
Mendengar penjelasan itu, pada akhirnya dari kelompok aliansi RT/RW tidak ada pilihan lain kecuali menerima kenaikan Rp 50 ribu selama tiga bulan terhitung mulai bulan Oktober sampai Desember tahun 2025 ini.
Untuk sementara penambahan uang intensif selama tiga bulan dari daerah sebesar lima puluh ribu sepakat kita terima, nanti di tahun 2026 kita ajukan demo lagi agar tuntutan kami bisa terpenuhi. Minimal daerah anggarkan hak intensif kami 300 ribu per bulan kita terima,” jelas Rokim salah satu ketua RT dari Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom.
Untuk diketahui , setelah selesai berorasi dan mediasi di DPRD, massa melanjutkan aksinya ke pendopo Pemkab Nganjuk guna menemui Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi. ( Adi)
