Blitar, memo.co.id
Kebobrokan pelayanan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar kembali terkuak. Kali ini bukan sekadar persoalan antrean panjang atau keterbatasan fasilitas, melainkan dugaan praktik pemerasan sistematis terhadap pasien hemodialisa (cuci darah) yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun.
Seorang oknum pegawai pelaksana di ruang hemodialisa diduga memanfaatkan membludaknya antrean pasien untuk menarik “uang pelicin”. Modusnya sederhana namun keji: pasien yang sanggup membayar diprioritaskan mendapat layanan, sementara pasien miskin dipaksa menunggu antrean panjang yang berisiko mengancam nyawa.
“Kalau mau didahulukan, harus setor. Kalau tidak punya uang, ya ikut antrean. Kakak saya sampai meninggal dunia setelah berbulan-bulan antre. Itu perlakuan yang tidak manusiawi,” ungkap salah satu keluarga pasien kepada memo.co.id, dengan suara bergetar, sembari meminta identitasnya dirahasiakan.
Baca Juga: SPPG YASB Sananwetan Tingkatkan Kualitas Dapur, Terapkan IPAL Modern Sesuai SOP BGN
Menurut pengakuan sumber tersebut, nominal uang haram yang dipungut bervariasi. Besarannya disesuaikan dengan “kemampuan” pasien, mulai dari Rp5 juta hingga puluhan juta rupiah per orang.
Ironisnya, praktik tersebut disebut tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pasien bahkan didatangi langsung ke rumah untuk proses “pendataan”.
Baca Juga: KORMI Kabupaten Blitar Mulai Tancap Gas, Rakor Perdana Jadi Pondasi Awal
“Kami didatangi ke rumah. Dijelaskan, kalau mau cuci darah tanpa antre harus bayar. Alasannya, itu perintah pimpinan rumah sakit,” bebernya.
Pasien Kaya Dilayani, Pasien Miskin Dibiarkan Sekarat
Sumber lain yang merupakan internal rumah sakit menyebut, pasien yang telah “menyetor” mendapat layanan tepat waktu dan berkelanjutan sesuai kebutuhan medis. Sebaliknya, pasien yang tidak mampu disepelekan secara tidak manusiawi.
“Kalau pasien yang sudah jadi mesin ATM, pelayanannya lancar. Tanpa antre. Tapi yang tidak punya uang, antreannya bisa sampai berbulan-bulan,” ujar sumber internal RSUD Mardi Waluyo.
Praktik bejat ini disebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan perawat senior. Namun yang terjadi justru sebaliknya, perawat-perawat yang berintegritas dan mencoba melawan praktik kotor tersebut malah dimutasi.
Mutasi itu pun tidak linier dengan latar belakang pendidikan maupun keahlian, sehingga menguatkan dugaan adanya upaya sistematis untuk membungkam suara jujur di internal rumah sakit.
Diduga Dilindungi Oknum Dewan
Tak hanya itu, praktik kotor ini juga diduga mendapat perlindungan dari oknum anggota dewan. Oknum tersebut diduga rutin menerima “cipratan” uang haram, sehingga pelaku tetap aman meski dugaan pemerasan terus berlangsung.
Dahulu saat RSUD Mardi Waluyo dipimpin Direktur sebelumnya, praktik ini sempat terendus. Oknum pelaku bahkan disebut pernah dimutasi ke ruangan lain.
