Ahok, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengungkapkan peran krusialnya dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan MRT Jakarta pada masa pemerintahan bersama Jokowi. Dalam sebuah wawancara di acara ‘Panggil Saya BTP’, Ahok membagikan pengalamannya dalam memastikan kelancaran proyek infrastruktur ini, termasuk strategi pendanaan dan perluasan jaringan.

Rahasia Ahok dalam Membangun MRT Jakarta

Basuki Tjahaja Purnama, atau yang dikenal dengan nama Ahok, pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta selama periode 2012-2014, saat berpasangan dengan Joko Widodo (Jokowi). Ahok mengisahkan bagaimana pada masa pemerintahannya, dia diminta oleh Jokowi untuk bertemu dengan Wakil Presiden Budiono guna membicarakan proyek pembangunan MRT, termasuk dalam pengambilan keputusan.

“Pada saat itu ketika kami sedang membangun MRT, saya masih mengingat pertemuan dengan Pak Wapres, yaitu Pak Budiono. Saya saat itu mewakili sebagai Wagub dan ditanya dalam rapat untuk mengambil keputusan terkait investasi untuk MRT. Karena Pemerintah Daerah Jakarta diminta untuk bertanggung jawab, begitu lah. Saya masih ingat pertanyaan yang diajukan oleh Pak Budiono, apakah seorang Wagub memiliki kewenangan untuk hadir dalam rapat ini dan mengambil keputusan. Saya menjawab bahwa saya memiliki kewenangan karena Pak Gubernur (Jokowi) telah memberikan wewenang kepada saya untuk mengambil keputusan apapun dalam rapat ini,” kata Ahok dalam acara YouTube “Panggil Saya BTP”, seperti dilansir pada Sabtu (11/5/2024).

“Kemudian saya ditanya, jika nantinya proyek ini membutuhkan biaya tambahan, siapa yang akan bertanggung jawab? Saya menjawab bahwa Jakarta akan bertanggung jawab dengan APBD-nya. Bagaimana itu mungkin? Selama kita dapat menghemat dan menghitungnya dengan tepat, kita mampu melakukannya,” lanjutnya.

Dari Pertemuan dengan Wapres hingga Pendanaan: Kisah Sukses Ahok

Ahok mengungkapkan bahwa pada awalnya ada prediksi bahwa proyek MRT tidak akan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Namun, Ahok tetap memutuskan untuk melanjutkan proyek tersebut, dan saat ini pembangunannya terus berlanjut hingga ke utara. Selain itu, ada rencana untuk memperluas jaringan MRT dari timur ke barat.

“Pokoknya, penting untuk membangun infrastruktur berbasis rel kereta. Di sinilah saya mendorong adanya kompensasi berupa koefisien luas bangunan, seperti yang terjadi pada pembangunan Semanggi. Artinya, siapapun boleh membangun gedung tinggi, tetapi harus ikut serta dalam pembangunan LRT. Dengan demikian, jaringan LRT-MRT sebenarnya bisa dikembangkan dengan memanfaatkan sistem properti,” ujar Ahok.

“Biaya pembangunan dapat diperoleh dari sektor swasta, APBD, dan APBN. Kita dapat mengumpulkan pajak, warga Jakarta sudah membayar pajak dalam jumlah yang cukup besar. Seharusnya, kita mengalokasikan kembali pajak tersebut untuk kepentingan warga Jakarta,” tambahnya.

Mengukir Sejarah: Ahok dan Perjuangannya untuk Pembangunan Infrastruktur Jakarta

Dalam menghadapi tantangan pembangunan MRT Jakarta, Ahok, dengan keberanian dan visinya, memastikan proyek ini tetap berjalan meski awalnya diragukan. Dalam rapat penting dengan Wakil Presiden Budiono, dia tegas memastikan bahwa Jakarta akan bertanggung jawab atas pembangunan tersebut.

Selain itu, Ahok menegaskan pentingnya pengelolaan pajak yang tepat untuk mendukung proyek infrastruktur kota ini. Dengan pendekatan komprehensif dan kesungguhan dalam memajukan Jakarta, Ahok menandai jejaknya sebagai pemimpin progresif yang berfokus pada kesejahteraan warga.