Blitar, Memo.co.id
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Doko, Kabupaten Blitar, Hari Prastowo, memberikan klarifikasi tegas terkait isu dugaan pengondisian jual-beli seragam sekolah. Pihaknya menyatakan dengan tegas bahwa manajemen sekolah sama sekali tidak terlibat dalam dugaan pengondisian tersebut, yang kabarnya sempat bergulir melalui grup WhatsApp oleh oknum komite sekolah.
Hari menegaskan bahwa institusi yang dipimpinnya berkomitmen penuh untuk berjalan di koridor aturan yang berlaku, terutama dalam hal pengadaan atribut sekolah bagi siswa baru.
“Kami tegaskan secara jelas dan terbuka bahwa pihak sekolah sama sekali tidak terlibat, apalagi mengondisikan dugaan jual beli seragam tersebut. Isu tersebut murni di luar sepengetahuan dan kebijakan resmi sekolah,” kata Hari saat dikonfirmasi, Rabu (15/7/2026).
Sebagai langkah konkret penegakan regulasi, Hari menjelaskan bahwa SMKN 1 Doko telah melakukan langkah-langkah preventif dan sosialisasi secara masif. Salah satunya dengan memasang pengumuman tertulis di berbagai sudut strategis lingkungan sekolah guna memberikan edukasi kepada wali murid.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap Surat Edaran (SE) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/4849/101.1/2023 yang melarang keras koperasi sekolah menjual seragam.
“Kami sudah memasang berbagai pengumuman resmi di lingkungan sekolah serta sekitarnya. Isinya menegaskan bahwa Koperasi SMKN 1 Doko sama sekali tidak melayani penjualan seragam sekolah maupun bahan kain seragam. Kami tunduk dan patuh pada instruksi dalam SE Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,” tambah Hari.
Ia juga mengimbau para orang tua siswa agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan mengatasnamakan lembaga sekolah.
Sebelumnya, polemik mengenai dugaan pengondisian penjualan seragam di SMKN 1 Doko ini mencuat ke publik setelah beberapa wali murid mengeluhkan adanya arahan pembelian paket seragam tertentu. Informasi tersebut diduga dikoordinasikan oleh salah satu oknum komite sekolah melalui grup percakapan WhatsApp, sehingga menimbulkan persepsi adanya kewajiban pembelian seragam secara kolektif di sekolah.
Keluhan tersebut memicu reaksi dari berbagai pihak karena dinilai membebani wali murid, terutama di tengah tahun ajaran baru di mana kebutuhan operasional sekolah lainnya juga cukup tinggi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari keluhan para wali murid, nilai paket seragam sekolah yang ditawarkan tergolong cukup tinggi untuk ukuran sekolah negeri. Untuk satu paket seragam sekolah siswa laki-laki di SMKN 1 Doko Blitar yang terdiri dari beberapa setel seragam, wali murid harus merogoh kocek hingga Rp1.885.000. Sementara itu, untuk paket seragam siswa perempuan dikenakan biaya sekitar Rp2.070.000.
Nominal tersebut dinilai cukup memberatkan bagi sebagian wali murid. Sebagai perbandingan, jika orang tua memilih untuk berbelanja mandiri di konveksi atau pelaku UMKM lokal sekitar wilayah Blitar, mereka meyakini bisa mendapatkan harga yang jauh lebih ekonomis dan fleksibel sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing.
Persoalan jual-beli seragam di lingkungan sekolah ini sejatinya telah memiliki dasar hukum yang sangat kuat di tingkat nasional. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 50 Tahun 2022.
Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa pihak sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, maupun komite sekolah secara kelembagaan sama sekali tidak memiliki wewenang atau hak untuk menjual seragam ataupun bahan seragam kepada peserta didik. Pengadaan seragam sekolah sepenuhnya dikembalikan menjadi hak mutlak orang tua atau wali murid.
Dengan demikian, para wali murid memiliki kebebasan penuh untuk membeli seragam di mana saja sesuai dengan keinginan dan kemampuan ekonomi mereka masing-masing tanpa boleh diintervensi oleh pihak mana pun.**
