- Pemerintah Kabupaten Kediri berencana mengadopsi sistem pengawasan etika ketat layaknya Mahkamah Kehormatan Dewan pusat.
- Bupati Hanindhito Himawan Pramana menegaskan sanksi berat bagi pejabat daerah yang terbukti memalsukan identitas kendaraan dinas.
- Langkah kolaborasi ini bertujuan menjaga marwah institusi pemerintahan melalui penguatan peran Badan Kehormatan di level lokal.
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, berkomitmen melakukan transformasi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan mengadopsi standar kerja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Dalam pertemuan strategis yang berlangsung di Mapolres Kediri pada Rabu (4/2/2026), pria yang akrab disapa Mas Dhito ini menekankan pentingnya efektivitas pengawasan etika sebagai fondasi utama integritas pejabat publik. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara, mulai dari perilaku hingga penggunaan fasilitas kedinasan, tetap berada dalam koridor hukum dan moral yang berlaku.
Baca Juga: Bupati Kediri Instruksikan Pindah Kantor Satpol PP Demi Optimalisasi Fungsi Museum Daerah
“Kami melihat ada standar pengawasan yang sangat efektif dan efisien di MKD. Bahkan detail terkecil mengenai etika pun tidak luput dari pantauan mereka. Hal inilah yang menjadi inspirasi bagi kami di Kabupaten Kediri agar kualitas kinerja lembaga daerah semakin optimal dan terukur,” ujar Mas Dhito di hadapan awak media.
Salah satu poin krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah mengenai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus yang diperuntukkan bagi anggota DPR RI. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah mengenai legalitas plat nomor khusus tersebut guna menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Baca Juga: Bupati Kediri Salurkan Ratusan Alat Mesin Pertanian Modern Guna Dongkrak Produktivitas Petani
Merespons hal tersebut, Mas Dhito memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Kediri. Ia menegaskan tidak akan menoleransi adanya praktik pemalsuan nomor kendaraan atau penggunaan identitas dinas yang tidak sesuai aturan. Baginya, kejujuran dalam menggunakan fasilitas negara adalah cermin dari etika seorang pelayan masyarakat.
“Identifikasi kendaraan dinas ini bukan sekadar urusan administratif, tapi soal integritas. Jika di kemudian hari ditemukan ada pejabat dinas di Kediri yang sengaja memalsukan nomor kendaraan atau menyalahgunakannya, saya pastikan akan ada sanksi tegas yang menanti,” tambahnya.
Baca Juga: Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana Lantik Pejabat Baru Guna Percepatan Kinerja Pemerintah
Sementara itu, Wakil Ketua MKD DPR RI, Adang Daradjatun, menjelaskan bahwa kehadiran mereka ke Kediri adalah bagian dari upaya preventif menjaga kehormatan institusi parlemen. Ia tidak menampik bahwa di beberapa wilayah sempat ditemukan kasus oknum yang memalsukan plat nomor khusus anggota DPR RI untuk kepentingan pribadi atau menghindari pemeriksaan lalu lintas.
