Example floating
Example floating
BLITAR

Komisi IV DPRD Blitar Tegaskan Pendidikan Tak Boleh Dikorbankan Demi KDMP

Prawoto Sadewo
×

Komisi IV DPRD Blitar Tegaskan Pendidikan Tak Boleh Dikorbankan Demi KDMP

Sebarkan artikel ini

Blitar, memo.co.id
Rencana alih fungsi SDN Tlogo 2 Kanigoro menjadi lokasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menuai sorotan serius dari DPRD Kabupaten Blitar. Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar turun langsung ke lokasi sekolah pada Rabu, 4 Februari 2026, untuk memastikan kepentingan pendidikan tidak dikalahkan oleh ambisi pembangunan ekonomi desa.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Suroso, dengan nada tegas menegaskan bahwa nasib 182 siswa SDN Tlogo 2 adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar.

Baca Juga: Ratusan Massa GPI Demo PN Blitar, Soroti Dugaan Rekayasa Hukum

“Kepentingan pendidikan anak-anak tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan apa pun. Ini menyangkut masa depan mereka,” tegas Sugeng di sela kunjungan.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Ia meminta seluruh pemangku kebijakan untuk tidak sekadar melihat rencana di atas kertas, tetapi benar-benar memahami kondisi riil di lapangan sebelum melangkah ke proses penyerahan aset daerah.

Baca Juga: Temui Kapolres Blitar Kota, PMII Blitar Bongkar Masalah Kriminalitas hingga Tambang Ilegal

“Ada ketimpangan koordinasi. Semua pihak harus melihat realitas di lapangan, jangan hanya berangkat dari ambisi pembangunan,” ujarnya.

Sugeng menegaskan bahwa status aset sekolah dan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM) adalah harga mati. Ia mengingatkan agar proses alih fungsi tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa perencanaan matang.

Baca Juga: Arena Judi Sabung Ayam Viral di Dusun Patuk Dibongkar Aparat, Polisi Tegaskan Komitmen Jaga Kondusifitas Blitar

“Kita tidak boleh gegabah. Harus dilihat dulu situasinya. Perlu musyawarah lebih lanjut untuk memperjelas status aset dan yang paling penting, bagaimana nasib anak-anak? Terganggu atau tidak?” tegasnya.

Untuk menghindari konflik kepentingan antara pendidikan dan ekonomi desa, Sugeng bahkan menyarankan opsi yang lebih aman.