Blitar, Memo.co.id
Gelombang kritik terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, terus menguat. Kali ini datang dari Ketua Ormas Ratu Adil, M. Trijanto, yang dengan tegas menyebut rencana pemangkasan jasa pelayanan medis di RSUD Mardi Waluyo sebagai langkah ceroboh dan tidak manusiawi.
Baca Juga: Era Digital dan Tantangan Akurasi, Jairi Irawan Gelar Diskusi Bersama Jurnalis Blitar
Menurut Trijanto, keputusan memangkas jasa medis bukan hanya salah arah, tapi juga mencederai nurani publik dan semangat pelayanan kepada masyarakat.
“Rencana pemangkasan jasa medis di RSUD Mardi Waluyo bukan sekadar kegagalan tata kelola, melainkan tindakan yang ceroboh, mengkhianati hati nurani pelayanan publik dan merusak fondasi keadilan sosial di Indonesia,” ujar M. Trijanto, Kamis (23/10/2025).l
Baca Juga: Retribusi atau Pungli? Jalur Perbatasan Blitar–Malang Disorot
Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan lemahnya kepekaan moral pemimpin daerah di tengah kondisi kesehatan masyarakat yang justru membutuhkan dukungan maksimal.
“Di saat kesehatan menjadi hak utama dan kebutuhan mendesak rakyat, pemerintah malah mempertaruhkan kualitas layanan demi penghematan semu yang mengabaikan nilai kemanusiaan,” tegasnya.
Baca Juga: Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan, Wabup Beky Paparkan Fokus Pemkab Blitar
Trijanto juga mengingatkan bahwa Blitar pernah memiliki pengalaman pahit akibat kebijakan serupa sepuluh tahun silam, yang memicu penolakan besar dari para tenaga medis dan publik.
“Pemangkasan ini bukan hanya salah strategi, tapi juga mengulangi kesalahan masa lalu. Pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman, bukan menabraknya lagi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Trijanto menilai langkah tersebut berpotensi membuka ruang maladministrasi hingga korupsi, karena jasa medis merupakan hak dasar tenaga kesehatan yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik.
“Memangkas hak tenaga medis bukan hanya melukai para pejuang kesehatan garis depan, tapi juga memperlihatkan rendahnya integritas pengelolaan keuangan publik. Ini jelas bukan bentuk kepemimpinan yang berpihak pada rakyat,” kata dia dengan nada tajam.
Trijanto pun mendesak agar Wali Kota Blitar membatalkan rencana tersebut dan membuka ruang dialog bersama tenaga medis serta masyarakat.
“Saya mengecam keras langkah sepihak ini. Pemerintah harus lebih bijak dan terbuka. Fokusnya seharusnya memperkuat layanan kesehatan dengan prinsip good governance yang adil, transparan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
