Blitar, Memo.co.id
Menjadi kepala daerah memang tampak bergengsi di mata publik. Namun, bagi Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, jabatan itu justru penuh beban dan tantangan. Dalam sebuah kesempatan santai usai takziah, ia melontarkan candaan yang menyiratkan beratnya tanggung jawab sebagai pemimpin daerah.
Baca Juga: Era Digital dan Tantangan Akurasi, Jairi Irawan Gelar Diskusi Bersama Jurnalis Blitar
“Menjadi wali kota itu tidak enak. Kalau ada yang mau menggantikan posisi saya, silakan saja. Asal semua biaya logistik pencalonan saya dulu diganti. Mending saya jualan telur saja,” candanya, Senin (20/10/2025).
Mas Ibin mengakui, biaya politik dalam proses pencalonan kepala daerah sangat besar. Bahkan, untuk wilayah kecil seperti Kota Blitar, tantangan justru terasa lebih kompleks karena ruang fiskal yang terbatas.
Baca Juga: Retribusi atau Pungli? Jalur Perbatasan Blitar–Malang Disorot
“Wilayah Blitar ini kecil, PAD-nya juga tidak seberapa. Tapi tanggung jawabnya sama seperti kota besar. Anggaran dari pusat juga banyak dipangkas, lebih dari seratus miliar. Jadi ya kita harus putar otak,” ungkapnya.
Menurut Mas Ibin, kondisi tersebut dialami hampir semua kepala daerah di Indonesia. Ia bahkan sempat berbagi kisah dengan salah satu rekannya sesama kepala daerah yang sering mendapat demonstrasi dari warganya.
Baca Juga: Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan, Wabup Beky Paparkan Fokus Pemkab Blitar
“Temanku itu cerita, hampir tiap minggu didemo. Waktu saya tanya gimana cara ngatasinya, dia jawab: ya ditinggal pergi saja,” katanya sambil tertawa kecil.
Namun di balik candaannya, Mas Ibin menegaskan bahwa dirinya tengah berusaha mencari solusi nyata di tengah keterbatasan. Salah satunya dengan kebijakan efisiensi anggaran, yang menurutnya tak populer tapi perlu dilakukan demi menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Kalau di satu kantor ada sepuluh satpam, ya harus diefisienkan. Begitu juga dengan pos-pos lain yang bisa dirasionalisasi. Tapi tentu ini berat karena banyak yang menolak,” jelasnya.
