MEMO – Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, mengungkapkan bahwa salah satu poin yang akan dibahas dalam Revisi Undang-Undang (RUU) TNI adalah larangan bagi prajurit TNI untuk terlibat dalam bisnis. Pernyataan tersebut disampaikannya setelah Rapat Paripurna yang memutuskan bahwa RUU TNI akan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025.
“Jika ada yang membicarakan bisnis, maka kita harus pertanyakan bisnis seperti apa. Tugas TNI sudah sangat jelas, yaitu untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan lihat perkembangan lebih lanjut,” jelas Adies di Gedung DPR Jakarta pada Selasa (18/2/2025).
Baca Juga: Kapolres Blitar Klarifikasi Isu Dugaan Penganiayaan Ajudan Wakapolres
Selain itu, Adies memastikan bahwa pembahasan RUU TNI tidak akan mencakup soal dwi fungsi TNI, atau peran ganda TNI yang pernah diberlakukan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa RUU ini akan fokus untuk memperkuat kewenangan dan tugas TNI dalam menjaga pertahanan serta keamanan negara.
“Itu semua tentang dwi fungsi ABRI dan sebagainya tidak akan ada. Kita akan lihat perkembangan selanjutnya,” tambahnya.
Baca Juga: Beky Herdihansah Janji Perjuangkan Harga Telur Peternak Rakyat Blitar, Siap Surati Pemerintah Pusat
Adies juga menyatakan bahwa Komisi I DPR telah diberikan tugas untuk membahas RUU TNI lebih lanjut. Sebelumnya, DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) yang menunjuk Menteri Hukum sebagai Wakil Pemerintah untuk pembahasan RUU TNI.
“Semua usulan dan masukan akan dibahas bersama, kita akan terus mengundang berbagai masukan untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif,” ujar Adies.
Baca Juga: Hari Raya Idul Adha, Ketua DPRD Kota Blitar Serukan Semangat Berbagi
