Program Tapera, yang telah menjadi perdebatan panas di kalangan pekerja, mendapatkan sedikit harapan baru setelah pernyataan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengenai kemungkinan penundaan. Namun, sementara harapan itu menggantung, para analis ekonomi dan pengamat menyoroti masalah yang perlu ditangani agar program ini lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Program Tapera: Penundaan atau Kegagalan Terbesar?
Ruang udara kini sedang disegarkan oleh kabar terkait Program Tapera. Setelah melihat protes yang terus menerus dari berbagai pihak, terutama para pekerja, mengenai rencana pelaksanaan program tersebut, pemerintah tampaknya mulai membuka diri.
Pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, di Gedung DPR pada Kamis (6/6) kemarin, menunjukkan sikap ini.
Dia mengaku menyesal atas kehebohan dan kemarahan yang muncul terkait rencana pelaksanaan program tersebut.
“Saya benar-benar menyesal atas kemarahan ini,” ujarnya pada Kamis (6/6).
Mengakui bahwa dia akan menerima dengan lapang dada jika program itu perlu ditunda. Dia juga menyoroti bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga telah mengungkapkan kesediaannya untuk hal yang sama.
Tetapi, dia menekankan bahwa penundaan program harus dilakukan melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui DPR. Basuki menyatakan bahwa Program Tapera dijalankan oleh pemerintah berdasarkan UU Tabungan Perumahan Rakyat yang disahkan oleh pemerintah dan DPR pada tahun 2016.
“Ini sudah ada sejak tahun 2016, Menteri Keuangan telah memperoleh kepercayaan pada saat itu. Dan sekarang, kami bisa menunda hingga tahun 2027. Bagi saya pribadi, jika kita belum siap, mengapa kita harus terburu-buru?” tambahnya.
“Jadi, jika ada saran dari DPR untuk menunda, saya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan, dan kami akan mengikuti,” lanjutnya.
Pernyataan Basuki ini dianggap sebagai angin segar dalam pelaksanaan Program Tapera oleh Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda. Meskipun belum pasti, namun ini memberikan harapan bahwa di masa depan ada kemungkinan Program Tapera akan ditunda atau direvisi.
Semua keputusan akhirnya tergantung pada DPR dan pemerintah yang baru nanti.
