Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, telah dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan perolehan suara signifikan. Namun, bagaimana prospek ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan mereka?
Analisis dari para ahli menyoroti berbagai faktor, termasuk kebijakan ekonomi yang akan diterapkan serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal.
Ekonomi Indonesia di Era Prabowo-Gibran
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua dalam Pilpres 2024, telah dinyatakan sebagai pemenang dengan jumlah suara yang signifikan. Mereka berhasil mengumpulkan 96.214.691 suara sah, yang setara dengan 58,6 persen dari total suara nasional sebanyak 164.227.475.
Sementara itu, pasangan calon nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, meraih 24,9 persen suara, dan pasangan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, hanya mendapatkan 16,5 persen suara.
Kemenangan Prabowo-Gibran terjadi dalam satu putaran karena mereka berhasil memperoleh lebih dari 50 persen suara nasional. Selain itu, mereka juga berhasil unggul di lebih dari 20 provinsi di seluruh Indonesia.
Namun, pertanyaannya adalah bagaimana keadaan ekonomi Indonesia akan berkembang di bawah kepemimpinan mereka?
Menurut analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, tidak peduli siapapun yang menjadi presiden, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara alami akan terus berlanjut.
Menurutnya, konsumsi dalam negeri akan terus meningkat, demikian juga dengan investasi. Dia memperkirakan bahwa kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan hanya akan mencapai 17 persen hingga 18 persen.
Ronny menyoroti bahwa ekonomi Indonesia sangat bergantung pada konsumsi, di mana konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50 persen dari total. Sisanya berasal dari investasi, belanja pemerintah, dan ekspor.
Dengan demikian, menurut Ronny, potensi pertumbuhan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran tetap besar. Terlebih lagi, jika mereka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berdampak positif bagi ekonomi nasional.
Ronny juga mengingatkan bahwa di masa kepemimpinan Jokowi, meskipun tidak mencapai target pertumbuhan yang dijanjikan, ekonomi tetap tumbuh sebesar 5 persen. Ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus berkembang, dan produktivitas faktor total semakin meningkat.
Dengan demikian, jika Prabowo-Gibran hanya melanjutkan kebijakan-kebijakan Jokowi, kemungkinan ekonomi Indonesia bisa tumbuh setidaknya 5 persen per tahun. Bahkan, jika mereka benar-benar berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan 6 persen hingga 7 persen dan meningkatkan rasio pajak.
Ronny juga mengkhawatirkan bahwa program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo-Gibran dapat menjadi kelemahan mereka. Program tersebut mungkin akan memerlukan anggaran besar, namun manfaatnya tidak berkelanjutan dan tidak terlalu produktif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, ia meragukan kejelasan misi Prabowo-Gibran dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen hingga 7 persen dan meningkatkan rasio pajak.
Analisis Ahli Terhadap Tantangan dan Potensi Ekonomi di Era Prabowo-Gibran
Karena strategi ekonominya belum jelas, Ronny mengkhawatirkan bahwa Prabowo-Gibran berpotensi mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yaitu meningkatkan utang dengan dampak yang tidak terlalu besar pada perekonomian dan meningkatnya beban anggaran untuk pembayaran cicilan dan bunga utang.
Menurut Ronny, semua program yang ditawarkan oleh Prabowo-Gibran mungkin bisa diimplementasikan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah program-program tersebut akan membebani anggaran tanpa memberikan dampak yang produktif bagi perekonomian.
Ronny berpendapat bahwa Prabowo-Gibran bisa saja melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Jokowi. Namun, Jokowi sendiri dianggap tidak terlalu berhasil secara ekonomi, karena tidak pernah mencapai pertumbuhan 7 persen yang dijanjikan.
Dari sudut pandang lain, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, berpendapat bahwa dengan strategi yang sama seperti Jokowi, seperti fokus pada infrastruktur dan pembangunan fisik secara besar-besaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan akan tetap berada di sekitar 5 persen.
Menurut Nailul, faktor investasi di bawah kepemimpinan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Program kampanye Prabowo juga cenderung lebih fokus pada biaya yang tidak langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah.
Misalnya, pembangunan infrastruktur dan hilirisasi. Nailul merasa bahwa hilirisasi yang sedang dilakukan saat ini memiliki efek yang terbatas, terutama dalam meningkatkan ekspor barang setengah jadi dari nikel.
Seharusnya, menurutnya, yang harus dibangun adalah industri mobil listrik secara menyeluruh, bukan hanya menghilirisasi nikel menjadi barang setengah jadi.
Oleh karena itu, menurut Nailul, pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan tetap sekitar 5 persen selama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran, Nailul mengatakan bahwa sulit untuk melihat investor global yang berminat untuk berinvestasi dalam proyek tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa APBN akan semakin tertekan jika kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi dilanjutkan, ditambah dengan program-program baru yang diusung oleh Prabowo-Gibran. Program seperti makan siang gratis dan kebijakan lainnya akan menghabiskan APBN dan mengarahkan dana ke dalam utang negara.
Menurut Nailul, efek dari program-program tersebut akan membuat celah fiskal semakin sempit.
Evaluasi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Kunci Pemerintahan Baru
Dari sudut pandang Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, terungkap bahwa meskipun ekonomi Indonesia cenderung tumbuh secara alami di bawah kepemimpinan siapapun presiden yang terpilih, namun Prabowo-Gibran memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut.
Ronny menyoroti pentingnya kebijakan yang produktif terhadap perekonomian nasional, sambil menekankan perhatian pada risiko dan kelemahan potensial, seperti program makan siang gratis. Di sisi lain, Nailul Huda dari Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai bahwa strategi yang serupa dengan pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam infrastruktur, mungkin tidak akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
Nailul juga mencatat bahwa implementasi program-program baru, seperti makan siang gratis, berpotensi meningkatkan tekanan pada anggaran negara tanpa kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, sementara prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran menawarkan peluang, tantangan-tantangan yang harus diatasi juga tidak sedikit.
