Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, memastikan bahwa tidak akan ada atribut kampanye dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan ke masyarakat, meskipun mendekati Pemilihan Presiden 2024.

Dalam konferensi pers di Kantor Bulog pada Kamis (11/1), Bayu menyatakan bahwa dalam setiap proses pembagian atau pengantaran bansos, mereka sepakat untuk tidak melibatkan atribut apa pun.

Ia menekankan bahwa bansos yang dibagikan hanya akan dilabeli atribut yang sesuai, seperti jika bansos disalurkan oleh PT Pos Indonesia, maka akan ada atribut dari perusahaan tersebut. Bayu menjelaskan bahwa Bulog hanya bertugas sebagai pelaksana dalam menyediakan dan mendistribusikan bansos. Bagi Bulog, hal terpenting adalah memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan bansos.

“Ini adalah program negara, milik rakyat. Politisasi menjadi tanggung jawab politisi. Kami hanya melaksanakan tugas,” ujarnya.

Pemimpin Bulog: Tidak Ada Jejak Politik dalam Distribusi Bansos

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa pemberian bansos bersifat mendesak karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa siapapun presidennya, negara wajib menyediakan pangan untuk saudara-saudara kita.

Bayu juga mengungkapkan bahwa sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada Januari hingga Maret 2023, inflasi beras mengalami penurunan dari 2,63 persen pada Februari 2023 menjadi 0,70 persen pada Maret 2023.

Penurunan tersebut berlanjut menjadi 0,55 persen pada April 2023 dan 0,02 persen pada bulan berikutnya.

Dalam konteks bantuan pangan tahap kedua yang disalurkan dari September hingga Desember, Bayu menyatakan bahwa mereka berhasil menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun, yang biasanya naik tinggi.

Hal ini terlihat dari inflasi beras yang menurun dari 5,61 persen pada September 2023 menjadi 0,43 persen pada Desember 2023.

Bayu menuturkan, “Pemenuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui program bantuan pangan beras ini menjadi fokus pemerintah karena berdampak langsung pada kemampuan daya beli masyarakat, yang juga turut mempengaruhi tingkat inflasi.”

Inflasi Beras Menurun Signifikan: Dampak Positif Kebijakan Bansos Bulog

Meskipun tengah mendekati Pemilihan Presiden 2024, Perum Bulog tetap konsisten dengan prinsip tidak melibatkan atribut kampanye dalam penyaluran bansos pangan. Dalam konferensi pers, Bayu Krisnamurthi menekankan bahwa fokus utama adalah memastikan bansos tersampaikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) tanpa politisasi.

Adapun, dari bantuan pangan beras tahap pertama hingga tahap kedua, terlihat penurunan inflasi beras yang signifikan. Inflasi beras yang pada awalnya mencapai 2,63 persen pada Februari 2023 turun menjadi 0,43 persen pada Desember 2023.

Dengan demikian, kebijakan distribusi bansos Bulog tidak hanya terwujud dalam pelayanan, tetapi juga berdampak positif pada stabilitas harga pangan, khususnya beras.