Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, memastikan bahwa tidak akan ada atribut kampanye dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan ke masyarakat, meskipun mendekati Pemilihan Presiden 2024.

Dalam konferensi pers di Kantor Bulog pada Kamis (11/1), Bayu menyatakan bahwa dalam setiap proses pembagian atau pengantaran bansos, mereka sepakat untuk tidak melibatkan atribut apa pun.

Ia menekankan bahwa bansos yang dibagikan hanya akan dilabeli atribut yang sesuai, seperti jika bansos disalurkan oleh PT Pos Indonesia, maka akan ada atribut dari perusahaan tersebut. Bayu menjelaskan bahwa Bulog hanya bertugas sebagai pelaksana dalam menyediakan dan mendistribusikan bansos. Bagi Bulog, hal terpenting adalah memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan bansos.

“Ini adalah program negara, milik rakyat. Politisasi menjadi tanggung jawab politisi. Kami hanya melaksanakan tugas,” ujarnya.

Pemimpin Bulog: Tidak Ada Jejak Politik dalam Distribusi Bansos

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa pemberian bansos bersifat mendesak karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa siapapun presidennya, negara wajib menyediakan pangan untuk saudara-saudara kita.

Bayu juga mengungkapkan bahwa sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada Januari hingga Maret 2023, inflasi beras mengalami penurunan dari 2,63 persen pada Februari 2023 menjadi 0,70 persen pada Maret 2023.