MEMO,Jakarta: Mengupas strategi mendebarkan Kemenag RI dalam mengamankan peningkatan kuota petugas haji. Negosiasi intensif dengan Arab Saudi dilakukan untuk tahun 2024.
Kemenag RI Bernegosiasi dengan Arab Saudi untuk Tambah Kuota Petugas Haji
Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) sedang mengupayakan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk menambah alokasi petugas haji Indonesia pada tahun 2024.
Saat ini, Indonesia diberikan kuota sebanyak 221.000 untuk pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2024 atau tahun 1445 Hijriah.
Evaluasi Mendalam: Kemenag Bakal Perbaiki Proses Seleksi dan Pembenahan Kerja
Namun demikian, kuota yang disediakan untuk petugas haji pada tahun mendatang hanya mencapai 2.200 petugas. Angka ini merupakan penurunan dari jumlah petugas haji pada tahun 2023.
Hilman Latief, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI, menyatakan bahwa pihaknya sedang berupaya bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi guna memperoleh penambahan kuota petugas haji. Pada tahun 2023, jumlah petugas haji yang diterjunkan lebih dari 4.000 orang.
Hilman mengungkapkan bahwa hingga saat ini, negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi masih dalam tahap proses. Kekurangan kuota petugas haji untuk tahun 2024 diyakini akan berdampak pada sistem pelayanan yang akan dijalankan.
“Dalam situasi ini, Kemenag akan dihadapkan pada tantangan untuk menyusun ulang strategi penempatan petugas dengan lebih efisien dan efektif, serta dengan indikator kinerja yang terukur dalam bidang masing-masing,” tuturnya. Oleh karena itu, Kemenag berencana untuk mengevaluasi proses seleksi petugas haji dengan lebih cermat, meliputi aspek kualifikasi, kesiapan mental, keilmuan, dan keterampilan.
Arsad Hidayat, yang menjabat sebagai Direktur Bina Haji Kemenag, menambahkan bahwa kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi dalam proses seleksi petugas sebelumnya akan diperbaiki. “Kami akan tetap mempertahankan skema seleksi secara online dan terbuka, dengan harapan bisa mendapatkan calon petugas terbaik,” jelas Arsad.
Evaluasi ini juga akan mencakup pembenahan pola bimbingan teknis bagi para petugas, penilaian kinerja, serta penyempurnaan mekanisme proses keberangkatan dan kepulangan para petugas. Di samping itu, beban kerja para petugas juga akan dianalisis dan disesuaikan dengan pemberian remunerasi yang pantas.
