Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai proyek pembangunan Rumah Susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Pertahanan Keamanan (Hankam) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Setelah proses lelang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian PUPR, pada Jumat (25/8/2023), dilakukan penandatanganan kontrak secara simbolis untuk 47 Tower Rusun ASN-Hankam antara Ditjen Perumahan Kementerian PUPR dengan penyedia jasa.

Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, mengungkapkan bahwa pembangunan 47 tower ASN-Hankam akan berlangsung selama 19 bulan dengan target penyelesaian pada Desember 2024.

Iwan Suprijanto menjelaskan, “Kami menerima tantangan dari Menteri untuk minimal pada Juli 2024 telah selesai pembangunan 12 tower beserta perabotannya, sehingga sudah siap untuk dihuni.” Ia menyampaikan hal ini saat acara Seremonial Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Pembangunan 47 Tower Rumah Susun ASN-Hankam di Auditorium Kementerian PUPR pada Jumat (25/8/2023).

Rusun ASN-Hankam ini akan tersebar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN sub-WP 1A dengan luas lahan mencapai 45,91 hektare. Setiap tower akan memiliki 12 lantai, dengan lantai 1 dan 2 digunakan untuk fasilitas umum seperti pusat kebugaran dan ruang publik, sementara 10 lantai sisanya akan digunakan sebagai tempat tinggal.

Dalam proses pembangunan Rusun ASN-Hankam di IKN Nusantara ini, Kementerian PUPR akan menerapkan setidaknya tiga kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) atau Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

Pembangunan 47 Tower Rusun ASN-Hankam: Langkah Terobosan PUPR

Iwan Suprijanto menambahkan, “Kita diharapkan tidak hanya merencanakan bangunan yang modern yang dapat dijadikan sebagai contoh dunia dalam menerapkan konsep bangunan hijau dan pintar dengan teknologi terkini yang membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.”

Secara total, 47 tower Rusun ASN-Hankam akan memiliki 2.820 unit dengan luas 98 m2 untuk setiap unitnya. Pembangunan ini terdiri dari 31 tower untuk ASN yang dapat menampung 5.580 orang.

Selanjutnya, Rusun Hankam akan terdiri dari 7 tower untuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN), serta 9 tower untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit yang dapat menampung 2.880 personel.

Proyek pembangunan 47 tower Rusun ASN-Hankam ini terbagi menjadi 6 paket pekerjaan fisik dan 4 paket manajemen konstruksi dengan anggaran total sekitar Rp9,4 triliun. Paket pertama, Rusun Polri dan BIN akan dilakukan oleh penyedia jasa KSO Adhi-Nindya-Wiratman, Paket 2 Rusun Paspampres oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Paket 3 Rusun ASN 1 oleh PP-Urban-Jaya Konstruksi (KSO), Paket 4 Rusun ASN 2 oleh PT Hutama Karya, Paket 5 Rusun ASN 3 oleh PT Waskita Karya, dan Paket 6 Rusun ASN 4 oleh Abipraya-Deta (KSO).

Iwan Suprijanto menegaskan pentingnya para penyedia jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk selalu bekerja secara profesional, cepat, keras, dan produktif. Mereka diharapkan untuk aktif memantau permasalahan di lapangan dan menemukan solusi serta berfokus pada hasil yang nyata.

Iwan juga menyoroti prinsip 7 T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu dan Estetika, Tepat Biaya, Tepat Administrasi, Tepat Manfaat, serta Tanpa Temuan dan Tanpa Aduan.

Pembangunan 47 Tower Rusun ASN-Hankam di IKN Nusantara: Proyek Strategis untuk ASN dan Hankam

Dengan total 2.820 unit yang tersedia, proyek ini akan memberikan tempat tinggal bagi ribuan ASN dan personel Hankam. Tantangan besar adalah tenggat waktu yang ambisius, yaitu menyelesaikan sebagian besar tower pada Juli 2024.

Namun, proyek ini memiliki potensi untuk mengubah lanskap perumahan bagi ASN dan Hankam di Indonesia, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk mereka dan memenuhi kebutuhan perumahan yang mendesak.