Blitar, Memo
Asosiasi Kepala Desa di Blitar Terancam Buyar, Beberapa Kades Mengundurkandiri. Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia di Kabupaten Bitar, terancam buyar alias bubar, menyusul sikap tegas beberapa kepala desa yang mangundurkandiri. Alasan mereka, beragam. Selain pengurus tak peduli dengan kepala desa, juga alasan para kades menganggap PAPDESI kurang manfaat.
Informasi beredar, setelah sikap Wakil Ketua PAPDESI Bagas Nanggolo Yudho Dili Prasetiono, beberapa kades juga turut mendukung. Diantara datang dari Supriono Kades Tumpakoyot. “Kalau memang Papdesi tidak bisa naungi anggotanya, saya gak Papdesi-Papdesian, saya bisa mandiri tanpa organisasi yang mlempem,” ungkapnya ketus.
Hal senada juga disampaikan Kades Purworejo Kecamatan Sanankulon, Kalinggo.” Kebetulan saya juga bukan pengurus Papdesi,” ujarnya singkat. Sikap para kepala desa tersebut menunjukkan ada perpecahan dari dalam tubuh oganisasi PAPDESI.
PAPDESI Kabupaten Blitar, baru dideklarasikan 30 November 2021 dihadiri oleh Wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso, SH, MH. Deklarasi diadakan di Kawasan Wisata Edukasi Kampung Coklat.
Wabup Rahmat Santoso pada Musda saat itu juga sangat mengapresiasi dan berpesan, agar organisasi itu menjadi tonggak awal perkembangan layananan masyarakat di Blitar. ” Terselenggaranya PAPDESI Kabupaten Blitar terhadap para kepala desa (kades) se- Kabupaten Blitar. Ia menilai kegiatan ini bisa menjadi tonggak awal perangkat desa dalam membangun desa lebih maju dan berkembang,” ujar Wabup Rahmad Santoso, saat itu, sebagaimana ditirukan Wakil Ketua Bagas Nanggolo Yudho.
Selain itu orang nomor 2 di Pemkab Blitar ini juga menaruh harapan agar pengurus lembaga ini menjadikan sarana bagi peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang semakin unggul dalam segala hal pelayanan masyarakat.
Namun kenapa sejak pemilihan organisasi yang didengungkan serta menjadi tempat naungan bagi 220 Kepala Desa ( PAPDESI. Red) lembaga yang memiliki kepengurusan hingga pusat ini yang diharapkan bisa mempermudah semua urusan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, Bagas sapaan akrab wakil ketua PAPDESI – yang juga sebagai Kepala Desa Karangsono, justru menilai bahwasanya , lembaga ini tumpul alias mandul.
Padahal dengan pembentukan lembaga ini, setelah berganti nama dari Asosiasi Pemerintah Desa (APD), para Kepala Desa ini melalui Induk lembaga yang lebih lengkap kepengurusannya mulai dari pusat sampai ke pelosok Negeri “PAPDESI” seharusnya lebih bertaring kiprahnya di Kabupaten Blitar, menaungi, dan sekaligus menjadi mitra kerja Pemkab Blitar dalam menunjang dan memperjuangkan pemerataan pembangunan di segala aspek kehidupan rakyat Kabupaten Blitar.
