Jakarta, Memo |
Berani lawan Mensos Risma, DPP PDIP cabut dukungan politiknya ke Bupati Alor, Amon Djobo. PDIP secara resmi memberikan surat yang ditandatangani oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto, mencabut dukungan politik.
Buntut sikap Bupati Alor Amon Djobo yang memarahi petugas dari Kementerian Sosial dan marah terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma, membuat PDI Perjuangan geram. Partai tersebut telah resmi menarik dukungannya yang diberikan pada Pilkada 2017 lalu.
Buntut Marah marah dan Ancam Lempar Kursi ke Staf Menteri Sisial, Bupati Alor ‘Dipecat’ dari PDIP
Penarikan dukungan itu disampaikan melalui surat pencabutan rekomendasi dan dukungan. Pada intinya, surat itu dikatakan bahwa Amon telah melakukan tindakan tidak terpuji dengan melakukan pengusiran kepada pegawai Kementerian Sosial.
“Sdr. Drs Amon Djobo sebagai Bupati Alor yang tidak memahami tata kelola pemerintahan dalam hal koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah. Maka, DPP PDI Perjuangan telah melakukan evaluasi selama kepemimpinan Bupati Alor tersebut,” demikian bunyi surat DPP PDIP mengenai pencabutan rekomendasi kepada Amon Djobo.
Tindakan Tidak Terpuji Bupati Alor
Dalam pertimbangan dan evaluasinya, PDIP merasa tidak kali ini saja Amon melakukan tindakan tidak terpuji. Pernah suatu waktu yang sudah beredar di pemberitaan, Amon sempat memaki seorang perwira TNI bahkan sampai mengancam menembak.
Karena Amon bukan kader, tidak bisa dipecat, maka yang dilakukan adalah menarik dukungan. Keputusan ini diambil demi kepentingan strategis organisasi secara umum.
Pencabutan Dukungan Juga ke Wabup
Adapun pencabutan sekaligus dilakukan kepada Wakil Bupati Imran Duru. Surat dukungan awalnya pada Pemilu 2017 lalu tertuang dalam nomor 3628/IN/DPP/XI/2017.
“Menginstruksikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh Pimpinan dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Alor terkait pencabutan rekomendasi dan dukungan tersebut,” lanjut surat tersebut.
Semua Kader Harus Taat Pengurus Pusat
Partai berlogo banteng itu juga meminta kadernya mengikuti kebijakan pengurus pusat. DPP PDIP mewanti- wanti bagi kader yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas di luar dari kebijakan tersebut.
