Memo.co.id ( Mojokerto ) Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus tengah membuka acara sosialisasi Pencegahan Penyebaran Faham Radikalisme dan Bahaya Laten Komunis. Sosialisasi yang diselenggarakan di Pendopo Pemkot Mojokerto diikuti oleh ratusan Ketua RW se-Kota Mojokerto. Kapolresta Mojokerto AKBP Nyoman Budiarja dan jajaran Forkopimda menjadi narasumber dalam kesempatan ini.
Maksud diselenggarakan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebarluasan paham radikalisme dan bahaya laten komunis di Kota Mojokerto. Meningkatnya ketahanan bangsa dan mencegah masuknya paham radikalisme.
Dalam sambutan membuka acara, Walikota Mas’ud Yunus menuturkan bahwa pemerintah punya kewajiban dan tugas pokok untuk mensejahterakan masyarakat. Bagaimana rakyat harus bisa hidup sejahtera, nyaman, rukun berdampingan. Karena itu, keamanan dan ketertiban merupakan landasan dari pada pelaksanaan pembangunan.
“Tidak mungkin Kota Mojokerto ada pembangunan kalau tidak aman. Dan kalau tidak ada pembangunan jangan harap kota ini ada kesejahteraan,” tutur Walikota. Karena itu, lanjut Walikota, ada doktrin dari Provinsi Jawa Timur yang dinyatakan oleh Pak Karwo yaitu segitiga besi. Yaitu keamanan, pembangunan dan kesejahteraan harus berjalan seimbang.
Oleh karena itu segala bentuk kegiatan yang mengarah pada bentuk gangguan keamanan, terlebih disintegrasi harus diselesaikan dan diatasi secara bersama-sama. Untuk mewujudkan situasi yang aman, maka diperlukan keterlibatan dari berbagai unsur. Baik itu pemerintah, swasta maupun tokoh-tokoh masyarakat.
Belakangan ini Indonesia diterpa berbagai isu gangguan keamanan yaitu isu paham radikalisme yang menamai dirinya ISIS yang ingin membangun negara berlandaskan agama. Pemerintah Indonesia jelas-jelas melarang gerakan ISIS. Pemerintah Kota Mojokerto juga telah menerbitkan perwali tentang penolakan dan larangan gerakan ISIS di Kota Mojokerto.
“Saya berharap kepada Ketua RW apabila ada warganya yang terindikasi bahkan kita curigai sebagai simpatisan ISIS supaya dapat segera berkoordinasi dengan pihak keamanan. Ini penting, karena ISIS akan mendirikan sebuah negara. Padahal kita sudah menyatakan bahwa NKRI harga mati,” seru Walikota.
Liberalisme, paham yang terlalu bebas itu juga sebuah ancaman yaitu adanya gerakan Gafatar. Walaupun pendekatannya sosial, pendekatannya ekonomi, tapi ideologi mereka jelas bertentangan dengan ideologi Pancasila.
“Mohon apabila ada keluarga atau warga di lingkungan bapak-bapak yang menjadi simpatisan Gafatar untuk segera disadarkan. Segera berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan dan tokoh-tokoh agama. Oleh MUI juga sudah dinyatakan ajaran sesat dan terlarang di Indonesia,” terangnya. (cak bowo )
