Deskripsi Banner
Deskripsi Banner
Surabaya

Dispendik Surabaya Siapkan Aturan Baku Usai Polemik Pemeriksaan Menstruasi di SMPN 21

Avatar
×

Dispendik Surabaya Siapkan Aturan Baku Usai Polemik Pemeriksaan Menstruasi di SMPN 21

Sebarkan artikel ini
Dispendik Surabaya Siapkan Aturan Baku Usai Polemik Pemeriksaan Menstruasi di SMPN 21

Memo, Surabaya — Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya akan menerbitkan surat edaran sebagai pedoman resmi sekolah dalam menyikapi siswa yang tidak mengikuti salat Zuhur akibat menstruasi, menyusul laporan ketidaknyamanan siswi SMPN 21 Surabaya terkait cara pemeriksaan menstruasi yang dinilai melanggar privasi, sebagaimana disampaikan pada Rabu (18/11/2026).

Kebijakan baru ini dirancang untuk menyeimbangkan upaya pembinaan kedisiplinan ibadah dan kejujuran pelajar dengan penghormatan terhadap batas privasi tubuh siswi.

Langkah penertiban aturan tersebut bermula ketika Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima aduan langsung dari siswi SMPN 21 Surabaya yang merasa risih atas prosedur pengecekan menstruasi oleh guru.

Eri kemudian menginstruksikan Dispendik Surabaya untuk turun langsung menelusuri fakta di lapangan, yang ditindaklanjuti Kepala Dispendik Febrina Kusumawati dengan berkoordinasi bersama Kepala SMPN 21 Diaztiarni, guru terkait, hingga petugas UKS.

Dari hasil klarifikasi, Febrina menjelaskan bahwa pemeriksaan menstruasi sebenarnya bermula dari niat mendorong kejujuran siswi yang absen dari salat Zuhur, namun metode yang diterapkan guru dinilai sudah melewati batas wajar. Ia menilai pendekatan kedisiplinan di lingkungan pendidikan wajib mengedepankan kenyamanan serta martabat seluruh peserta didik.

“Kami akan keluarkan edaran, ketika ada masalah seperti ini, caranya seperti apa biar nyaman untuk semuanya. Menstruasi itu siklus alami. Pasti anak kalau sudah masuk di usia tertentu, ketika sudah terbentuk hormonal di dalam tubuhnya, anak putri akan mengalami menstruasi, sehingga semua pihak harus bijak dalam menyikapi hal ini,” ujar Febri.

Di sisi lain, pihak sekolah mengakui kekeliruan teknis tersebut dan langsung menghentikan praktik pemeriksaan menstruasi di lingkungan SMPN 21 Surabaya. Humas SMPN 21 Surabaya Roro Murni menyampaikan bahwa kebijakan awal muncul karena sekolah mendapati sejumlah laporan siklus menstruasi panjang yang berulang saat jam ibadah.

“Tujuan kami semuanya untuk kebaikan, mengajak anak supaya berkata jujur,” kata Roro.

Sebagai gantinya, pihak sekolah memilih jalur komunikasi dengan orang tua apabila ada siswi yang mengalami siklus haid melebihi dua pekan untuk memastikan kondisi kesehatannya. Pihaknya juga menekankan bahwa langkah internal telah dilakukan agar tidak ada lagi salah tafsir dalam pembinaan karakter siswa.

“Kalau memang sudah melebihi, misalnya 15 hari, kami panggil orang tua, kami sarankan untuk ke puskesmas atau dokter lain. Kemungkinan si adiknya atau anak ini sakit. Itu saja, kami enggak berani lagi, hal-hal yang menurut kami untuk kebaikan tapi disalahartikan,” tutur Roro.