Memo, Jakarta — Para pengembang perumahan di tanah air kini dihadapkan pada tantangan pelik menyusul maraknya fenomena penolakan pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh lembaga perbankan yang melonjak drastis hingga menyentuh angka 80%.
Tingginya tingkat penolakan kredit ini tidak hanya terjadi pada tahap pemberkasan akhir, tetapi sering kali sudah terdeteksi sejak calon konsumen mendatangi galeri pemasaran. Akibatnya, banyak transaksi potensial yang gagal berlanjut meski peminat sudah menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap unit hunian yang ditawarkan.
CEO SiapKPR, Marine Novita, mengungkapkan bahwa banyak calon pembeli yang terkejut ketika pihak pengembang atau bank menyatakan pengajuan kredit mereka ditolak akibat status kredit macet atau kolektibilitas 5 (KOL 5) dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Dampak dan Faktor Utama Lonjakan Penolakan KPR
Tingkat Penolakan Tinggi: Angka penolakan kredit perbankan berkisar antara 50% hingga 80% bagi para pengembang.
Skor Kredit Bermasalah: Banyak konsumen tidak sadar memiliki catatan kredit macet (KOL 5) dari pinjaman masa lalu.
Gagal di Tahap Awal: Calon pembeli kerap langsung gugur sebelum berkas sempat diserahkan secara resmi ke bank.
Tekanan Sektor Properti: Kondisi ekonomi yang menantang membuat perbankan lebih selektif dalam menyetujui pembiayaan perumahan.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran tersendiri di kalangan pelaku industri properti. Di tengah upaya memenuhi kebutuhan hunian nasional, hambatan pembiayaan ini membuat para pengembang kesulitan mengonversi minat masyarakat menjadi penjualan riil.
“Jadi developer juga terdampak, consumer terdampak, developer tadi ya 50% sampai 80% rejection, lalu bank sendiri juga terdampak sebetulnya karena sekarang juga mungkin teman-teman tahu ya, ekonomi mungkin lagi masih kurang baik, jadi untuk tingkat KPR yang di-approve juga menurun di tahun ini,” jelas Marine.












