JAKARTA – Publik masih menanti kelanjutan proses hukum terhadap Kombes Pol Edy Herwiyanto, atau yang akrab disapa Edy Songkel, sejak jabatannya sebagai Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan (Kabagwassidik) dinonaktifkan pada 2 November 2026 lalu.
Hampir dua pekan berselang tanpa rilis resmi mengenai konstruksi perkaranya, situasi ini memicu pertanyaan mengenai arah penanganan kasus tersebut—apakah akan berhenti di ranah etik internal atau berujung pada proses pidana umum.
Jika menilik tata kelola hukum di tubuh Korps Bhayangkara, lambatnya informasi yang dibuka ke publik pada fase awal pemeriksaan bukanlah bentuk pembiaran, melainkan bagian dari prosedur baku pengawasan internal.
Penanganan dugaan pelanggaran anggota Polri diatur secara ketat melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KEPP dan KKEP), serta Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.
Penonaktifan Bukan Vonis Bersalah Dalam praktik pemeriksaan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, penonaktifan seorang perwira menengah dari jabatan struktural merupakan langkah administratif sementara (mutasi dalam rangka pemeriksaan).
Kebijakan ini bertujuan menjamin objektivitas penyidikan internal, mencegah potensi penyalahgunaan wewenang (abuse of power), serta menutup celah intervensi terhadap saksi maupun barang bukti.
Selama proses berjalan, status Edy Herwiyanto tetap merujuk pada asas praduga tidak bersalah sebagai terduga pelanggar. Rentang waktu sejak 2 November 2026 merupakan fase krusial bagi Biro Pengamanan Internal (Paminal) dan Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), audit investigasi, verifikasi alat bukti, hingga gelar perkara sebelum hasilnya layak dipublikasikan.
Tahapan Tertutup di Balik Layar Propam Secara prosedural, pemeriksaan internal di Divpropam melalui empat tahapan berjenjang yang memang bersifat tertutup pada fase awal:
Penyelidikan oleh Biro Paminal: Pengumpulan bahan keterangan dan audit investigasi dilakukan secara senyap untuk menjaga kerahasiaan materi pemeriksaan.
Gelar Perkara: Hasil audit dibedah untuk menentukan klasifikasi pelanggaran, apakah masuk ranah pelanggaran disiplin atau pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP).
Pemeriksaan Pendahuluan oleh Biro Wabprof: Jika mengarah pada pelanggaran etik, Biro Wabprof bertindak selaku penuntut yang menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan ke meja sidang.
Sidang KKEP: Tahap penentuan putusan etik, dengan sanksi mulai dari administratif (mutasi bersifat demosi, penundaan pangkat, hingga penempatan di tempat khusus/patsus) sampai sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Batas Tegas antara Sidang Etik dan Pidana Umum Pertanyaan terbesar publik adalah peluang dilimpahkannya kasus ini ke peradilan pidana umum. Dalam sistem hukum kepolisian, berlaku pemisahan tegas antara yurisdiksi etik/disiplin dengan yurisdiksi pidana umum. Keduanya bahkan dapat berjalan beriringan karena asas ne bis in idem tidak berlaku antara sanksi etik dan pidana.
Suatu perkara tidak akan dilimpahkan ke pidana umum apabila hasil gelar perkara menyimpulkan perbuatan terperiksa murni merupakan pelanggaran etik atau administratif—seperti ketidakprofesionalan dalam pengawasan penyidikan atau penyimpangan prosedur—tanpa memenuhi unsur delik pidana maupun dua alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
Sebaliknya, merujuk Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022, perkara wajib dilimpahkan ke fungsi reserse (Bareskrim Polri atau Ditreskrimum/Ditreskrimsus Polda) apabila audit investigasi menemukan unsur tindak pidana murni, seperti suap, pemerasan, penggelapan, atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan masyarakat. Hal ini dikarenakan Divpropam tidak memiliki kewenangan penyidikan pro-justitia untuk tindak pidana umum.
Dalam praktiknya, sesuai kebijakan pimpinan Polri, sidang KKEP tetap dapat digelar mendahului proses peradilan pidana tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), terutama jika pelanggaran etiknya dinilai nyata mencoreng marwah institusi.
Hingga berkas pemeriksaan pendahuluan dinyatakan lengkap dan jadwal Sidang KKEP ditetapkan—atau hingga gelar perkara gabungan bersama Bareskrim menemukan unsur pidana—status Kombes Pol Edy Herwiyanto secara hukum tetap berada pada koridor pemeriksaan internal, bukan tersangka tindak pidana. Kejelasan arah kasus ini kini sepenuhnya bergantung pada hasil gelar perkara di internal Divpropam Polri.
