Soeharsono, Kasatpol PP Kabupaten Mojokerto, menjelaskan penutupan pabrik karet itu hanya sebagian saja. PT BNM hanya memiliki iain area sekitar 2,8 hektar. Pihak BPTM mengukur ulang luasan lahan pabrik yang diajukan izin tersebut. Ternyata, ada pemekaran hingga 3 hektar.
” jadi dari selisih luas areal yang diizinkan saja, sudah ada selisih sekitar 7000 meter persegi. Tidak ada rekomendasi dari BUpati. Karena itulah, areal kelebihan itu kami tutup dan tidak boleh beroperasi.
Di atas lahan pemekaran tersebut, ada fasilitas pendingin mesin, gudang penyimpanan solar, gudang hasil produksi, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Petugas memasang segel pada akses masuk ke empat fasilitas itu.
Kepala BPTPM Kabupaten Mojokerto, Noerhono yang juga ikut dalam operasi, Pemda tetap prosedural. Saat izin pabrik karet itu berakhir 9 Desember nanti, pihaknya memilih meminta legal opinion (LO) dari masyarakat sekitar pabrik dan pihak terkait lainnya sebelum memberikan perpanjangan izin.
“LO nantinya sebagai pertimbangan kami apakah dilanjutkan atau tidak (izin diperpanjang atau tidak). Nanti kami akan membuat laporan ke Pak Bupati, kami serahkan semuanya kepada Bupati,” tandasnya. ( ed )
