Kratom memiliki potensi ekonomi yang luar biasa bagi petani dan masyarakat di Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan Barat. Namun, perkembangan potensi ini terhambat oleh stigma negatif yang menyatakan bahwa kratom mengandung zat adiktif.

Sementara itu, permintaan kratom dari Amerika Serikat semakin tinggi, mencapai 15 juta warga. Perbincangan terkait kebijakan komoditas kratom pun berlangsung melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Asosiasi Kratom Amerika Serikat, Asosiasi Petani Purik Indonesia (Appuri), Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Narkotika Nasional (BNN). Bagaimana hasil dari perbincangan tersebut dan bagaimana perspektif para pihak?

Dalam FGD, Moeldoko Beberkan Potensi Kratom Bagi Indonesia dan Amerika Serikat

Komoditas kratom memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi petani dan masyarakat Indonesia, terutama di Kalimantan Barat. Sayangnya, potensi tersebut belum dapat dimaksimalkan sepenuhnya karena masih ada stigma negatif mengenai kandungan adiktif dalam kratom.

Di sisi lain, permintaan komoditas kratom dari Indonesia sangat tinggi, terutama dari 15 juta penduduk Amerika Serikat.

Dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) mengenai kebijakan komoditas kratom yang diadakan di gedung Bina Graha Jakarta pada tanggal 26 Juli 2023, Moeldoko menyatakan, “Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kratom, dan konsumsi publik Amerika terhadap kratom sangat tinggi. Kita ingin menjaga agar suplai dan permintaan ini tidak mengalami hambatan.”

FGD tersebut dihadiri oleh perwakilan Asosiasi Kratom Amerika Serikat, Asosiasi Petani Purik Indonesia (Appuri), Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Narkotika Nasional (BNN).

Moeldoko menjelaskan bahwa pemenuhan permintaan kratom dari Amerika Serikat masih terhambat karena beberapa pihak menyatakan bahwa kratom termasuk dalam golongan psikotropika.

Oleh karena itu, saat ini Pemerintah Indonesia melalui BRIN sedang melakukan penelitian terhadap kandungan kratom untuk memastikan statusnya.

“Harapan kita adalah untuk menyelaraskan permasalahan ini. Jika kondisinya masih samar-samar, hal ini bisa merugikan masyarakat kita sendiri,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko dengan tegas meminta semua pihak untuk tidak gegabah dalam menyikapi masalah kratom. Ia menekankan bahwa kratom adalah tanaman yang memiliki sisi positif, dan masalah ini harus diselesaikan dengan pendekatan terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menambahkan, “Janganlah kita berpikir terlalu sederhana. Kita harus mencari solusi terbaik bagi masyarakat. Jika tidak ingin menghadapi masalah, maka janganlah menjadi pejabat.”

Pemerintah dan Asosiasi Bersatu Cari Solusi untuk Maksimalkan Ekspor Kratom

Sementara itu, perwakilan Asosiasi Kratom Amerika Serikat, Charles McClain Haddow, memberikan apresiasi kepada Kantor Staf Presiden yang telah menginisiasi FGD mengenai kebijakan komoditas kratom.