Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar di bidang energi terbarukan dan saat ini tengah giat mengambil langkah konkret untuk melawan perubahan iklim. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah adalah memperkenalkan sistem perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden No. 98 tahun 2021.

Peraturan ini bertujuan untuk mencapai target kontribusi yang telah ditetapkan secara nasional, yaitu Nationally Determined Contributions (NDC). Dengan diberlakukannya peraturan ini, Indonesia menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mencapai target NDC.

Dalam mengenali pentingnya hal tersebut, ADCO Law bekerja sama dengan RHTLaw Asia menyelenggarakan acara ADCOTalks dengan topik yang membahas perkembangan karbon di Indonesia berjudul “Development of Carbon Trading Instruments in Indonesia”.

Aditya Kesha, Senior Partner ADCO Law, menyatakan bahwa acara ini bertujuan untuk mengedukasi tentang perdagangan karbon, terutama peran penting pemerintah dan pelaku usaha dalam menerapkan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

“Kami berharap, melalui acara ini, kesadaran akan pentingnya berkontribusi dalam mengurangi emisi GRK, mendukung ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat semakin meningkat,” jelas Kesha dalam acara tersebut yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu (26/7/2023).

Indonesia Berkomitmen Atasi Perubahan Iklim dengan Pengaturan Suhu Global

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2021, Indonesia memiliki hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia, dengan luas mencapai 125,9 juta hektare. Hutan hujan ini memiliki potensi yang besar dalam menyerap emisi karbon, yakni sekitar 25,18 miliar ton.