Setelah Bursa, Kliring, dan Pengelola Tempat Penyimpanan (Depository) aset kripto diresmikan di Indonesia oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) mengajukan pandangan terkait biaya keanggotaan, transaksi, dan pajak. Chairwoman Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I), Asih Karnengsih, menegaskan pentingnya mempertimbangkan aspek biaya ini.

Pada Jumat (4/8/2023), Asih Karnengsih menyampaikan bahwa adanya pajak seperti CPFAK (PPh Badan) dan pajak yang berlaku untuk pelanggan (PPN & PPh) harus dihadapi dengan bijaksana. Pengenaan biaya keanggotaan dan transaksi aset kripto pada platform perdagangan, menurutnya, sebaiknya tidak menimbulkan beban tambahan bagi Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) atau pelanggan.

Asih berpendapat bahwa jika tidak diatur dengan tepat, kebijakan ini bisa mendorong para pengguna beralih menggunakan platform aset kripto dari luar negeri atau yang tidak terdaftar, yang berpotensi menyebabkan keluarnya modal dari Indonesia.

Di sisi lain, Asih mendorong pemerintah untuk melakukan upaya akselerasi dan intensif dalam membina pertumbuhan industri kripto. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi untuk bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara dalam hal ini. Asih juga menyatakan optimisme terhadap masa depan perkembangan aset kripto di Indonesia.

Inovasi Produk dan Layanan: Kunci Maju Indonesia di Pasar Aset Kripto

“Peresmian Bursa, Kliring, dan Pengelola Tempat Penyimpanan (Depository) aset kripto ini membuka jalan bagi akselerasi pertumbuhan industri aset kripto domestik dalam hal pengawasan dan pengembangan produk dan jasa dalam transaksi aset kripto,” kata Asih dalam keterangan tertulis pada Jumat (4/8/2023).