Kolaborasi ini tidak hanya melibatkan dinas-dinas di lingkungan Pemkab Kediri seperti DPUPR, Dispendukcapil, dan Dinkes, tetapi juga instansi vertikal seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Pertanahan, bahkan BPJS dan perbankan.
Sebelum resmi beroperasi penuh, seluruh instansi telah melakukan uji coba sistem secara menyeluruh. Ini adalah langkah vital untuk memastikan tidak ada kendala teknis saat gerbang layanan dibuka untuk publik. “Ketika dilakukan soft launching, semuanya sudah siap,” tegas Joko, menunjukkan keseriusan dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
Baca Juga: Kesaksian Dua Kades Yakinkan, Skandal Suap Perangkat Desa Kediri Libatkan Forkopimcam
Sebuah Komitmen untuk Birokrasi yang Responsif
Kehadiran MPP ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Kediri di bawah kepemimpinan Hanindhito. Ini adalah sebuah investasi bukan hanya pada infrastruktur, melainkan pada kepercayaan publik.
Dengan menyajikan layanan yang transparan dan responsif, pemerintah berupaya membangun kembali ikatan dengan warganya, menunjukkan bahwa birokrasi bukanlah tembok penghalang, melainkan jembatan yang mempermudah jalan.
Baca Juga: Hakim Tipikor Surabaya Tegur Eks Camat Ngancar Kediri Karena Berkelit Soal Aliran Dana Suap
