Jufri menyoroti aspek lain yang menjadi kelebihan dari pilkada tidak langsung, yaitu efisiensi anggaran. Menurutnya, pilkada langsung yang selama ini dijalankan memerlukan dana yang sangat besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
“Dana besar yang digunakan untuk pilkada langsung lebih baik digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti memperbaiki sistem pendidikan dan layanan kesehatan,” tambahnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah dialihkan menjadi tanggung jawab DPRD. Usulan ini didasarkan pada tingginya biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pilkada langsung, yang bisa mencapai triliunan rupiah. Ia menyarankan agar anggaran tersebut lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur, seperti fasilitas pendidikan dan jaringan irigasi.
Wacana ini terus memicu diskusi, dengan sejumlah pihak mendukung efisiensi yang ditawarkan, sementara lainnya mempertanyakan dampaknya terhadap demokrasi langsung.
