“Tujuan utama MPP ini guna menciptakan transparansi dan memberantas pungutan liar (pungli). Silakan bagi warga Kabupaten Kediri yang menemukan pungli, laporkan saja,” tegas Mas Dhito, mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan praktik koruptif. Komitmen ini menunjukkan tekad Pemkab Kediri untuk memastikan layanan yang diberikan benar-benar cepat, mudah, dan murah, sesuai dengan arahan MenPAN RB.
Selain layanan administrasi dasar, Mas Dhito menyoroti bantuan pendampingan Online Single Submission (OSS) sebagai layanan unggulan di MPP. Layanan ini sangat penting untuk membantu pelaku usaha lokal dalam mengurus perizinan secara online, mempermudah iklim investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri.
Baca Juga: Kasus Korupsi Gratifikasi Perangkat Desa Kediri Menyeret Nama Kepala Dinas Sosial Subur Widono
Kehadiran MPP, yang menambah total MPP di Indonesia menjadi 296, diharapkan dapat benar-benar menjadi batu pijakan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kediri. Peresmian ini, yang turut disaksikan oleh Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa, Sekretaris Daerah Solikin, dan jajaran lainnya, menjadi sinyal kuat bahwa pelayanan publik di Kediri telah memasuki babak baru yang lebih modern dan bersih. ( Adv/Kominfo)
