NGANJUK, MEMO –Sudah lazim terjadi, setiap ada jadwal penyaluran bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat katagori miskin baik di tingkat desa maupun di wilayah perkotaan bisa dipastikan akan rentan polemik.
Opini yang berkembang selama ini di tengah masyarakat, pemicu terjadinya gesekan tersebut masih berkutat karena persoalan bantuan tidak tepat sasaran, ada unsur kedekatan dengan pejabat desa atau karena proses pendataanya kurang akurat alias srampangan karena tidak melalui RT/RW.
Hal itu seperti terjadi di Kabupaten Nganjuk. Tepatnya berada di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom. Saat penyaluran BLT Kesra yang dilaksanakan di kantor desa setempat pada hari Kamis siang ( 27/11) sekitar pukul 10.00 WIB muncul aksi protes datang dari seorang warga miskin yang tidak menerima bantuan uang dari pemerintah senilai Rp 900 ribu.
Aksi protes tersebut dilakukan oleh Suparmi, 50, warga RT 05 Dusun Wates Krajan . Hal itu nekat dilakukan wanita berstatus janda anak tiga yang berprofesi sebagai pedagang sayur keliling itu karena mengaku tidak pernah menerima bantuan apapun dari desa.
Baik mulai dari PKH, BPNT, Bantuan Pangan, BLT – DD atau BLT Kesra dan bantuan modal untuk pedagang kecil diakuinya belum pernah mendapatkannya.
Sementara masyarakat yang status ekonominya jauh dari mapan karena memiliki aset berharga seperti sawah, kendaraan lebih dari satu , hewan ternak dan rumah mewah justru bisa mendapatkan bantuan sosial.
” Ini tidak adil. Saya belum punya rumah berstatus janda mencari nafkah sendiri membiayai tiga anak masih sekolah tapi justru terabaikan ,” gerutu Suparmi saat ditemui akan berangkat jualan sayur keliling pada hari ini ( Jumat,28/11/2025).
Menariknya, atas aksi protes Suparmi tersebut ternyata menimbulkan reaksi serius dari pihak desa bersama ratusan warga penerima bantuan BLT Kesra.
Informasi yang terhimpun, dalam rangka untuk meredam situasi agar tidak semakin meruncing akhirnya pihak desa bersama warga penerima BLT Kesra sepakat memotong uang bantuannya untuk diberikan kepada warga yang batal menerima bantuan.
Namun demikian, sesuai fakta yang ada, sampai berita ini ditulis muncul pengakuan dari salah satu warga yang batal menerima uang BLT Kesra dari Dusun Pulorejo mengaku belum menerima uang potongan sepeserpun dari RT yang ditunjuk selaku pengepul uang potongan dari penerima bantuan.
Justru yang sudah menerima uang potongan tersebut adalah Suparmi sebesar Rp 150 ribu dari ketua RT. Namun demikian uang tersebut ditolak Suparmi dan akan dikembalikan lagi.
” Hari ini saya memang dikasih uang dari RT sebesar Rp 150 ribu tapi akan saya kembalikan lagi,” jelas Suparmi blak blakan.
Ditanya wartawan memo.co.id karena alasan apa harus menolak . Dijawab Suparmi singkat menyangkut hak dan harga diri.
Sementara itu saat wartawan memo.co.id berusaha menghubungi nomor WhatsApp Kades Wates, Widji Sianti Priyatna berulangkali guna menanyakan persoalan itu tidak ada respon.
Untuk diketahui bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai ( BLT) Kesra sebesar Rp 900 ribu di Kabupaten Nganjuk sesuai jadwal akan dilaksanakan selama 9 hari berturut turut di 284 desa/Klurahan di 20 kecamatan.Di mulai tanggal 21 november berakhir sampai dengan tanggal 30 november mendatang.
Sesuai data yang bersumber dari Dnas Sosial Kabupaten Nganjuk , jumlah keseluruhan kelompok penerima manfaat ( KPM) – BLT Kesra di 284 desa/klurahan totalnya mencapai 68.504 orang. ( Adi)
