NGANJUK, MEMO –Sudah lazim terjadi, setiap ada jadwal penyaluran bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat katagori miskin baik di tingkat desa maupun di wilayah perkotaan bisa dipastikan akan rentan polemik.
Opini yang berkembang selama ini di tengah masyarakat, pemicu terjadinya gesekan tersebut masih berkutat karena persoalan bantuan tidak tepat sasaran, ada unsur kedekatan dengan pejabat desa atau karena proses pendataanya kurang akurat alias srampangan karena tidak melalui RT/RW.
Baca Juga: Kakanwil Kemenag Jatim Apresiasi Anugrah Nganjuk Madrasah Awards 2025
Hal itu seperti terjadi di Kabupaten Nganjuk. Tepatnya berada di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom. Saat penyaluran BLT Kesra yang dilaksanakan di kantor desa setempat pada hari Kamis siang ( 27/11) sekitar pukul 10.00 WIB muncul aksi protes datang dari seorang warga miskin yang tidak menerima bantuan uang dari pemerintah senilai Rp 900 ribu.
Baca Juga: Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Sonoageng Diprotes Warga, Ada Apa
Aksi protes tersebut dilakukan oleh Suparmi, 50, warga RT 05 Dusun Wates Krajan . Hal itu nekat dilakukan wanita berstatus janda anak tiga yang berprofesi sebagai pedagang sayur keliling itu karena mengaku tidak pernah menerima bantuan apapun dari desa.
Baik mulai dari PKH, BPNT, Bantuan Pangan, BLT – DD atau BLT Kesra dan bantuan modal untuk pedagang kecil diakuinya belum pernah mendapatkannya.
Sementara masyarakat yang status ekonominya jauh dari mapan karena memiliki aset berharga seperti sawah, kendaraan lebih dari satu , hewan ternak dan rumah mewah justru bisa mendapatkan bantuan sosial.
” Ini tidak adil. Saya belum punya rumah berstatus janda mencari nafkah sendiri membiayai tiga anak masih sekolah tapi justru terabaikan ,” gerutu Suparmi saat ditemui akan berangkat jualan sayur keliling pada hari ini ( Jumat,28/11/2025).
Menariknya, atas aksi protes Suparmi tersebut ternyata menimbulkan reaksi serius dari pihak desa bersama ratusan warga penerima bantuan BLT Kesra.
