Jakarta, Memo
Protes keras Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) terhadap pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 mendapat tanggapan tegas dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Baca Juga: Prabowo Pilih Kasih Makan Rakyat Daripada Biarkan Uang Negara Dikorupsi
Bukannya memberikan jaminan, Purbaya justru meminta para kepala daerah yang datang ke Kemenkeu pada Selasa (7/10/2025) itu untuk introspeksi terkait kualitas belanja mereka.
Purbaya mengakui ia sudah menduga akan menerima banyak keluhan, bahkan ada yang mengaitkan pemotongan anggaran ini dengan gangguan terhadap stabilitas NKRI.
Banyak Pemerintah Daerah Alokasikan Anggaran Tak Sesuai Peruntukannya
Namun, ia menekankan bahwa keputusan pemangkasan TKD diambil karena adanya penilaian di kalangan pengambil keputusan bahwa selama ini Pemerintah Daerah (Pemda) tidak membelanjakan alokasi anggaran sesuai peruntukannya.
“Saya bilang sih ya Anda beresin aja dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Kan bukan saya yang ambil keputusan, ini di atas-atas sana,” ujar Purbaya.
Baca Juga: Sukseskan Program KDMP dan KKMP, Dandim 0809/Kediri Undang Silaturahmi LSM dan Wartawan
Ultimatum untuk Kualitas Belanja Daerah
Penurunan alokasi TKD ini menjadi semacam “kartu kuning” bagi Pemda yang memiliki citra buruk dalam pengelolaan keuangan. Menkeu menyebut, meskipun desentralisasi itu sendiri tidak buruk, pelaksanaan di lapangan telah meninggalkan “image kurang bagus” di mata pemerintah pusat.
